Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah siap memberikan kompensasi sekitar Rp3,5 triliun kepada PLN atas pembebasan biaya listrik 450 VA dan diskon 50 persen 900 VA.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan nilai berkisar Rp3,2 triliun - Rp3,5 triliun datang dari 24 juta pelanggan listrik 450 VA yang dikalikan tagihan rata-rata Rp36.000 bernilai Rp864 miliar per bulan.
Kemudian untuk 7 juta pelanggan listrik 900 VA diskon 50 persen, dengan rata-rata penggunaan Rp60.000 ber bulan, sehingga totalnya Rp210 miliar.
"Kalo dikalikan 3 bulan maka Rp3,2 triliun, kenapa Rp3,5 triliun, itu kami sediakan ruang sekiranya nanti ada himbaun untuk di rumah dan kemungkinan konsumsi listrik di rumah tangga akan sedikit meningkat," katanya, Rabu (1/4/2020).
Menurutnya, wajar dalam kondisi bekerja dari rumha, konsumsi di golongan listrik rumah tanggan cenderung ada kenaikan. Rida mengatakan pertumbuhan konsumsi 1 persen - 3 persen sangatlah logis.
"Itulah kemudian kenapa dana Rp3,5 triliun dialokasikan supaya kita punya space kalo konsumsi lebih dari 2019 lalu yang mana belum ada himbauan Covid-19," tambahnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Pemerintah diminta memberikan kompensasi kepada PT PLN (persero) atas stimulus keringanan pembayaran listrik kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA dalam tiga bulan mendatang.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pihaknya menyambut baik langkah pemerintah membebaskan biaya listrik 450 VA kepada 24 juta pelanggan untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin. Adapun rerata konsumsi rumah tangga 450 VA ada di kisaran 30 kWh (kilo watt hour) hingga 80 kWh per bulan.
"Untuk yang pelanggan 900 VA yang miskin, bisa diterima walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan kami. Pelanggan 900 VA miskin rentang konsumsi listrik 50 kWh hingga 80 kWh per bulan. Ada sekitar 7,1 juta masyarakat mikin di daya 900 VA," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2020).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan keringanan ini maka pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN, di atas anggaran subsidi yang sudah diberikan.
Dia memperkirkan tambahannya senilai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun per bulan. PLN perlu mendapatkan kompensasi untuk memastikan kondisi keuangannya terjaga baik.
PLN, lanjutnya, menerima revenue dari pembayaran tarif subsidi. Namun dalam 3 bulan ke depan pendapatan tersebut hilang untuk 450 VA dan berkurang 900 VA rumah tangga miskin (RTM). Oleh karena itu perlu dikompensasi revenue loss PLN oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
