Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan akan melakukan langkah-langkah antisipasi dampak Covid-19 untuk kelanjutan proses penawaran proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pihaknya berencana melakukan perencanaan ulang untuk jadwal proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sedikit ada rescheduling dan mengubah format market sounding," ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2020).
Terkait proyek KPBU yang telah dilakukan penjajakan minat pasar (market sounding) sebelumnya dan terdampak kondisi kahar dari Covid-19, pria yang akrab disapa Heri ini mengatakan akan melakukan diskusi dengan pihak terkait.
"Akan dibicarakan dengan BUP [Badan Usaha Pelaksana]," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melakukan penjajakan minat pasar untuk lima proyek KPBU pada Rabu (11/3/2020). Kelima proyek yang ditawarkan antara lain adalah Sistem Transaksi Tol Non-tunai Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF), Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg, dan Jalan Tol Bogor - Serpong via Parung.
Baca Juga
Berdasarkan data Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan status per 2 Maret 2020, terdapat beberapa proyek yang siap ditawarkan di tahun 2020 ini.
Di sektor jalan dan jembatan misalnya ada proyek Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap dengan investasi Rp53,6 triliun, Jalan Tol Akses Pelabuhan - Patimban dengan investasi RpRp6,2 triliun, dan Jalan Tol Semanan - Balaraja dengan nilai investasi Rp15,08 triliun.
Kemudian, di sektor permukiman ada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian Serpong dengan investasi Rp2,35 triliun dan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Regional Legok Nangka dengan investasi Rp3,54 triliun dan PSEL Sarbagita dengan investasi Rp2,3 triliun.