Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PUPR Masih Hitung Nilai Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan nilai untuk realokasi anggaran masih dinamis karena menunggu juga arahan Kementerian Keuangan.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 30 Maret 2020  |  18:35 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengikuti Rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Reno Esnir
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengikuti Rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menggodok realokasi anggaran termasuk estimasi nilainya. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam antisipasi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan nilai untuk realokasi anggaran masih dinamis karena menunggu juga arahan Kementerian Keuangan.

"Penggunaannya juga merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Realokasi diambil dari yang less priority dan belum dilelang," ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2020).

Senada, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga sedang dalam proses realokasi anggaran.

"Sedang proses realokasi anggaran mengurangi SPPD [Surat Perintah Perjalanan Dinas], paket-paket meeting dan beberapa pelatihan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmadwidjaja mengatakan pembahasan masih dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk realokasi anggaran dan diharapkan bisa rampung secepatnya.

"Masih dibahas, pada dasarnya [realokasi anggaran] untuk belanja operasional yang tidak mendesak, misalnya meeting, FGD, seminar, dan hal-hal yang tidak urgent bisa ditunda. Kemudian, perjalanan dinas, itu totalnya 50 persen dari anggaran yang belum terserap di 2020, masih dikumpulkan datanya," jelasnya.

Dia menambahkan setelah dilakukan pembahasan di internal Kementerian PUPR, nantinya hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke Kementerian Keuangan sehingga masih belum bisa dipastikan kapan proses realokasi anggaran akan rampung.

"Saya belum tahu ya. Masih proses, kami juga masih lakukan exercise, masih dilihat dan disisir satu-satu itemnya, mengurangi output atau tidak," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur realokasi anggaran Virus Corona Kementerian PUPR
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top