Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan pembahasan realokasi anggaran dapat rampung pekan ini. Hal ini setelah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo termasuk dalam realisasi program Padat Karya Tunai.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan seluruh sektor masih membahas soal realokasi anggaran yang akan dilakukan di Kementerian PUPR.
"Masih dibahas, seluruh sektor, bukan hanya Ditjen Cipta Karya. Mudah-mudahan minggu ini selesai, perlu waktu, agak detail," katanya kepada Bisnis, Rabu (25/3/2020).
Adapun terkait program Padat Karya Tunai, Kementerian PUPR melakukan upaya percepatan realisasi program padat karya 2020 senilai Rp8,64 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat saat pandemi Covid-19.
Danis mengatakan untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya sendiri melakukan percepatan realisasi empat program.
"Kami sudah ada dalam program awal atau sudah ditetapkan [bukan realokasi anggaran], yaitu program Pamsimas, Sanimas, Kotaku dan Pisew. Kami programkan April ini mulai, sudah rekruitmen pendamping," katanya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia menambahkan hal tersebut karena pembangunan infrastruktur padat karya, dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.
“Sesuai arahan Presiden saat Ratas, kami akan fokuskan realisasi program Padat Karya Tunai di lingkungan Kementerian PUPR," kata Basuki.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam Ratas dan keterangan pers di Istana Merdeka pada Selasa (24/3/2020) menyampaikan fokus kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung ke masyarakat untuk mempertahankan daya beli.
Presiden telah perintahkan agar Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak dan dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan Covid-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.
“Program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, harus segera dieksekusi. Dana Desa dan program-program pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) juga harus mengutamakan cara-cara padat karya,” kata Presiden.
Di Kementerian PUPR, program Padat Karya Tunai atau cash for work pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp8,64 triliun digunakan untuk 7 program, yaitu pembangunan jembatan gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Adapun percepatan program padat karya Kementerian PUPR tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini.
Pada 2020, Program Pamsimas akan dilaksanakan di 5.053 desa dengan anggaran Rp767 miliar, Sanimas di 1.026 lokasi dengan anggaran Rp398 miliar, P3TGAI di 6.000 lokasi dengan anggaran Rp1,350 triliun, dan jembatan gantung 148 unit senilai Rp710 miliar.
Kemudian, program Kotaku di 364 kelurahan dengan anggaran Rp259 miliar. Selanjutnya, program Pisew di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp79 miliar.
Kemudian, peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166.000 unit dengan anggaran Rp3,497 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 12.750 unit dengan anggaran Rp818 miliar.
