Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha dagang elektronik (dagang-el/ecommerce) menyatakan membutuhkan kepastian mengenai terjaminnya lalu lintas logistiknya, apabila kebijakan pembatasan sosial berskala besar diberlakukan pemerintah.
Adapun, pada Senin (30/3/2020) Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran wabah corona atau Covid-19.
Dalam hal ini pemerintah belum secara eksplisit menyinggung kebijakan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Kendati demikian, ketika skenario aktivitas fisik penduduk di wilayah terdampak wabah benar-benar diminimalisasi, maka industri dagang-el dipastikan bakal menjadi salah satu tulang punggung bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya
Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan anggota asosiasi telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah yang berisi permintaan untuk menjamin kelanjutan logistik jika implementasi pembatasan fisik diperketat.
"Kami perlu kepastian apakah tetap boleh bergerak. Karena percuma saja jika ada pembatasan tapi logistik juga dibatasi tentu masyarakat akan tetap keluar [dari rumahnya]," ujar Untung, Senin (30/3/2020).
Baca Juga
Dia menambahkan, kondisi logistik akan dipengaruhi oleh sifat distribusi yang dilakuan pelaku usaha dagang-el, apakah menggunakan armada internal atau melibatkan pihak ketiga.
"Kalau menggunakan pihak ketiga tentu kontrol ada di mereka. Kalau armada sendiri kami pastikan tetap beroperasi [ketika pembatasan sosial berskala besar dilakukan]," ujarnya.
Di sisi lain Untung menyebutkan dari sisi kesiapan platform, para pelaku usaha telah berada dalam kondisi yang optimal, termasuk dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga seiring makin terbatasnya aktivitas fisik masyarakat.
"Dari segi platform dipastikan siap. Sistem stabil, termasuk server dalam menghadapi permintaan yang meningkat," ujar Untung,
Namun demikian, terkait dengan pasokan kebutuhan, Untung sendiri belum bisa memastikan kesiapan para anggota asosiasi karena hal tersebut amat tergantung dari sifat platform.
Untuk platform yang bersifat marketplace, ketersediaan produk akan tergantung pada para pedagang yang membuka gerai daring di platform tersebut.
"Kalau untuk marketplace ketersediaan sulit terkontrol karena pasokan dari merchant. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pemblokiran permanen kepada pedagang yang menggelembungkan harga secara tidak wajar," paparnya.
Sementara untuk platform yang bersifat business-to-consumer (B2C), Untung memperkirakan tak ada kendala yang dihadapi terkait pasokan.
Pengelola platform dagang-el model B2C disebutnya hanya memerlukan jaminan bahwa tidak ada gangguan logistik dan dijamin oleh pemerintah kelanjutannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
