Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pengerjaan proyek pengamanan pesisir lima perkotaan di Pantura Jawa dengan nilai Rp54,9 triliun.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan untuk proyek pengamanan pesisir lima perkotaan di Pantura Jawa yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan dibiayai melalui skema KPBU, saat ini masih terus disiapkan baik dari penyiapan studi, pengajuan pinjaman dan lain sebagainya.
"Proyek yang menjadi domain PUPR dalam hal ini termasuk Proyek jalan tol Semarang - Demak terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut kota Semarang, Proyek jalan tol Semarang Harbor, NCICD stage A dan B, serta infrastruktur pendukung yaitu salah satunya SPAL Zona 8 Marunda," jelasnya kepada Bisnis, awal pekan ini.
Menurut Kementerian PUPR, kebutuhan dana mencapai Rp54,9 triliun dengan perincian APBN Rp31,40 triliun, KPBU Rp18,70 triliun, dan APBD Rp4,80 triliun.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, pengamanan pesisir pantura mencakup lima wilayah perkotaan, yaitu Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon.
Progres untuk masing-masing bagian dari proyek ini juga beragam. Untuk pembangunan Tanggul Laut dan bangunan pengaman pantai untuk wilayah DKI Jakarta atau program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang terbagi menjadi stage A dan B.
Baca Juga
Untuk stage A yaitu pembangunan tanggul pantai direncanakan akan dibangun dengan APBN dan APBD DKI Jakarta. Kemudian, untuk stage B, saat ini masih dalam tahap koordinasi awal untuk menyiapkan konsep yang sesuai.
"Perkiraan besar investasi untuk stage B dengan skema KPBU belum dapat ditentukan," ujarnya.
Sementara itu, pembangunan tanggul laut kota Semarang yang terintegrasi dengan proyek jalan tol Semarang-Demak merupakan bentuk dukungan pemerintah.
"Saat ini pembiayaan untuk tanggul laut sedang diproses menggunakan loan. Jika loan [pinjaman] sudah cair, maka tanggul laut dan bangunan pendukung lainnya bisa segera dimulai konstruksinya," jelasnya.
Sebagai informasi, porsi investasi swasta dengan skema KPBU untuk Tol Semarang-Demak adalah Rp5,5 triliun, sedangkan porsi pemerintah dengan pinjaman adalah sebesar Rp9 triliun.
Dia menambahkan untuk proyek Jalan Tol Semarang Harbor saat ini telah mendapat izin prakarsa dari Menteri PUPR, dan akan dilanjutkan dengan persiapan lelang.
"Besar investasi diperkirakan Rp12,5 triliun dengan skema KPBU, dengan rencana konstruksi pada tahun 2021 sampai dengan 2023," katanya.
Adapun untuk infrastruktur pendukung di Jabodetabek, salah satunya Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL Domestik Terpusat) yang dikerjakan dengan skema KPBU yaitu Proyek SPAL Zona 8 Marunda, dengan perkiraan besar investasi Rp5,8 triliun. "Saat ini dokumen OBC sudah selesai."
Terkait target penyelesaian, imbuhnya, untuk proyek jalan tol Semarang-Demak, untuk porsi badan usaha (Sayung-Demak), diharapkan selesai di akhir tahun 2021. Sementara untuk porsi pemerintah (Semarang-
Sayung termasuk tanggul) diperkirakan setelah tahun 2021 karena bergantung pada proses pengajuan pinjaman yang sedang diproses Kementerian PUPR. Adapun masa Konsesi BUJT 35 tahun dengan rencana mulai operasi Desember 2021.
"Untuk NCICD stage A, direncanakan selesai konstruksi pada tahun 2023 dan stage B selesai konstruksi pada tahun 2030," ujarnya.
