Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skema kebijakan agar masyarakat tidak mudik dan tidak piknik menjelang Lebaran 2020. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Keputusan akhir pun menanti ratas dengan Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020 adalah upaya bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai penularan wabah corona.
"Segala kebijakan ini nantinya menunggu keputusan dari Ratas Kabinet yang akan dipimpin Presiden. Kami berharap nantinya kebijakan ini yang terbaik bagi kita semua," ujar Luhut Rabu (25/3/2020).
Lebih jauh, Luhut menegaskan mudik kali ini harus mempertimbangkan berbagai skenario demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik dan juga seluruh masyarakat.
Senada dengan Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin yang ditunjuk sebagai koordinator bagi kementerian/lembaga terkait mengatakan, arah kebijakan ini masih akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan resmi.
"Berbagai skema itu kurang lebih seperti yang dinyatakan oleh Juru Bicara Kemenko Marves kemarin, hanya saja hal ini masih menunggu dan taat kepada keputusan pimpinan," ujarnya.
Baca Juga
Dia menyebut berbagai kementerian terkait pun masih menantikan keputusan akhir. Kementerian/Lembaga tetap melaksanakan persiapan-persiapan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan pihaknya bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah membahas sejumlah skenario kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020. Di antaranya skenario pembatasan mudik/meniadakan mudik gratis oleh perusahaan swasta maupun BUMN, hingga skenario pelarangan mudik
