Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang berharap agar semua kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) hunian bersubsidi menyusul adanya insentif Rp1,5 triliun sebagai dampak virus corona jenis baru atau COVID-19.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa stimulus yang menyasar MBR itu diharapkan dapat menyentuh sektor informal.
"Namun [sejauh ini] tidak mengakomodir masyarakat MBR informal untuk mendapatkan rumah, artinya program yang dibuat tidak adil buat rakyat," ujarnya pada Bisnis, Rabu (25/3/2020).
Menurut dia, stimulus yang disiapkan pemerintah tersebut diharapkan adanya akses kemudahan dalam keterjangkauan kepemilikan rumah bagi sektor informal agar dapat diterima secara merata.
"Kami mengingatkan, selain dampak COVID-19, industri perumahan bisa menggerakkan industri lainnya dan sangat potensial menggerakkan perekonomian dikondisi sekarang, sehingga jangan dihambat dengan aturan yang sulit," tuturnya.
Apalagi, Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan kembali soal stimulus tersebut di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020). Menurut Junaidi, stimulus itu memang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari lalu.
Namun, dengan adanya penegasan kembali oleh Jokowi menandakan adanya sebuah sebuah komitmen. "Artinya komitmennya sangat bagus dan perlu diapresiasi," kata dia.
Adapun stimulus itu akan disalurkan masing-masing melalui skema subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp800 miliar dengan tenor selama 10 tahun dan Rp700 miliar untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM).
"Jika bunga di atas 5 persen maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggarannya yang disiapkan Rp1,5 triliun,” ujar Jokowi.
Dengan adanya insentif tersebut, maka pemerintah memperkirakan akan menambah kuota subsidi KPR menjadi 330.000 ribu unit rumah di tahun ini.
