Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ada Stimulus Rp1,5 Triliun, Pengembang Harap Sektor Informal Bisa Akses KPR

Pemerintah memberikan insentif subsidi selisih bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah selama 10 tahun. Bisakah masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal mengaksesnya?
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 25 Maret 2020  |  19:28 WIB
Foto udara perumahan bersubsidi di Griya Panorama Cimanggung, Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2020). Organisasi Real Estate Indonesia (REI) menyatakan, kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) sebanyak 86.000 unit rumah diperkirakan akan habis pada April 2020. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi
Foto udara perumahan bersubsidi di Griya Panorama Cimanggung, Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2020). Organisasi Real Estate Indonesia (REI) menyatakan, kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) sebanyak 86.000 unit rumah diperkirakan akan habis pada April 2020. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang berharap agar semua kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) hunian bersubsidi menyusul adanya insentif Rp1,5 triliun sebagai dampak virus corona jenis baru atau COVID-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa stimulus yang menyasar MBR itu diharapkan dapat menyentuh sektor informal.

"Namun [sejauh ini] tidak mengakomodir masyarakat MBR informal untuk mendapatkan rumah, artinya program yang dibuat tidak adil buat rakyat," ujarnya pada Bisnis, Rabu (25/3/2020).

Menurut dia, stimulus yang disiapkan pemerintah tersebut diharapkan adanya akses kemudahan dalam keterjangkauan kepemilikan rumah bagi sektor informal agar dapat diterima secara merata.

"Kami mengingatkan, selain dampak COVID-19, industri perumahan bisa menggerakkan industri lainnya dan sangat potensial menggerakkan perekonomian dikondisi sekarang, sehingga jangan dihambat dengan aturan yang sulit," tuturnya.

Apalagi, Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan kembali soal stimulus tersebut di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020). Menurut Junaidi, stimulus itu memang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari lalu. 

Namun, dengan adanya penegasan kembali oleh Jokowi menandakan adanya sebuah sebuah komitmen. "Artinya komitmennya sangat bagus dan perlu diapresiasi," kata dia.

Adapun stimulus itu akan disalurkan masing-masing melalui skema subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp800 miliar dengan tenor selama 10 tahun dan Rp700 miliar untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM).

"Jika bunga di atas 5 persen maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggarannya yang disiapkan Rp1,5 triliun,” ujar Jokowi.

Dengan adanya insentif tersebut, maka pemerintah memperkirakan akan menambah kuota subsidi KPR menjadi 330.000 ribu unit rumah di tahun ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kpr Virus Corona pengembang rumah
Editor : Gajah Kusumo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top