Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa keberadaan Program Kartu Pra Kerja bukan berarti pemerintah menjamin peserta program untuk mendapatkan kerja.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Kartu Pra Kerja adalah mendorong pertumbuhan tingkat kebekerjaan, bukan menjamin peserta untuk mendapatkan pekerjaan.
"Tujuan kita adalah upskilling, melengkapi keahlian agar mereka yang lulus siap dapat pekerjaan. Namun ini bukan jaminan, kita mendorong kebekerjaan, bukan menjamin," ujar Moeldoko, Jumat (20/3/2020).
Meski demikian, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pelaku usaha bisa memberikan feedback kepada lembaga pelatihan yang terdaftar di platform mitra Program Kartu Prakerja dalam proses perekrutan.
"Kalau saya perusahaan, akan sangat mudah bagi saya menemui lembaga pelatihan itu dan merekrut tenaga kerja hasil binaan. Lewat platform digital ini kita bisa menghubungkan banyak pihak baik peserta maupun industri," katanya, Jumat (20/3/2020).
Denni mengatakan pihaknya masih sangat membutuhkan banyak masukan dari berbagai stakeholder terkait agar Program Kartu Pra Kerja bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Baca Juga
Menurutnya, implementasi Program Kartu Pra Kerja bisa saja berubah apabila feedback dari stakeholder mengatakan demikian.
Selain pihaknya selaku Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja, peserta juga dimungkinkan untuk mengevaluasi pelatihan yang diberikan oleh lembaga pelatihan melalui platform yang tersedia.
"Nanti kita bisa lihat review peserta pelatihan seperti apa. Ini sebenarnya bukan hal yang baru di market, tapi baru di pemerintahan," ujar Denni.
