Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memangkas belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Menurutnya banyak sekali anggaran yang dapat direalokasikan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.
“Banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas,” kata dalam Pembukaan Ratas Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video conference, Jumat (20/3/2020).
Jokowi melanjutkan bahwa daya beli masyarakat, harus betul-betul menjadi perhatian bersama, utamanya rakyat kecil. Arahkan anggaran APBN untuk mengkerek daya beli masyarakat.
“Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal. Sekali lagi, anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal,” tegas Jokowi.
Pertama, Memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19. Ini menjadi hal utama bagi Presiden.
Kedua, Presiden juga meminta program-program bantuan sosial yang dapat memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi diperbesar. “Program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin,” kata Jokowi.
Selanjutnya, yang berkaitan dengan bansos, Jokowi juga meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan seluruh kepala daerah agar segera merealisasikan dana desa. “Terutama untuk hal berikatan dengan padat karya, padat karya tunai. Dan juga membantu penanganan Covid-19. Ini yang harus diperbanyak,” kata Jokowi.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran belanja nonprioritas yang dapat direalokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Angka tersebut berdasarkan perhitungan awal kementerian.
"Secara umum, belanja yang direalokasi adalah belanja kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan," kata Sri Mulyani, Rabu (18/3/2020).
Dari sisi belanja barang, belanja yang akan direalokasi adalah belanja yang tidak mendesak dan kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi.
Belanja barang tersebeut antara lain belanja perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri, belanja yang terkait dengan pertemuan yang melibatkan peserta dalam jumlah banyak baik di dalam maupun luar negeri. Per akhir Februari 2020, belanja perjalanan dinas dalam negeri hanya terealisasi Rp2,5 triliun atau terkontraksi 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun belanja perjalanan dinas luar negeri hanya terealisasi Rp200 miliar, terkontraksi 42,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, pagu belanja perjalanan dinas pada 2020 mencapai Rp43,7 triliun. "Ini semua bisa diprioritaskan untuk penangangan Covid-19," kata Sri Mulyani.
Dari sisi belanja modal, belanja-belanja yang bukan prioritas dan belum ada perikatan karena masih diblokir, masih dalam proses tender, hingga sisa tender pengadaan barang modal juga bakal direalokasikan. "Di Kementerian PUPR banyak dana sisa tender dan dana yang dibatalkan karena perubahan situasi kondisi, semua ini direalokasi untuk penangangan Covid-19," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
