Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Badan Usaha Jalan Tol Dukung Kebijakan Zero ODOL

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mendukung upaya pemberantasan kendaraan obesitas atau Zero ODOL demi meningkatkan kualitas jalan.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 20 Maret 2020  |  19:57 WIB
Kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Usaha Jalan Tol mendukung kebijakan jalan bebas kendaraan kelebihan muatan dan dimensi (Zero ODOL) di jalan tol untuk mengurangi dampak pada kualitas jalan dan keamanan.

Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Agus Setiawan mengatakan pihak Jasa Marga terus melakukan kampanye bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang lain untuk memastikan kendaraan yang melalui jalan tol tidak over dimension dan over load serta mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

"Jadi kami memang mendorong ke Kemenhub dan Kepolisian untuk segera melakukan antisipasi memastikan bahwa ODOL ini tidak sesuai. Hingga intinya kami semaksimal mungkin mengupayakan melalui kampanye program-program untuk edukasi ke masyarakat agak jangan sampai ODOL karena ada konsekuensinya," ujar Agus, Kamis (19/3/2020).

Dia menambahkan konsekuensi tersebut terutama ke kualitas jalan. Keberadaan kendaraan bermuatan berlebih tersebut di jalan tol, imbuhnya, berdampak pada biaya pemeliharaan jalan.

Sebelumnya, Diroktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa kerusakan jalan akibat ODOL memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan rata-rata Rp43,45 triliun per tahun.

Selain itu, ODOL juga menimbulkan dampak lainnya yaitu kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Agus mengatakan tingkat kecelakaan yang tinggi di beberapa ruas tol Jasa Marga seperti ruas Cipularang dan ruas Cikampek - Palimanan juga penyebabnya adalah kendaraan ODOL.

"Jadi sebetulnya semuanya sudah memiliki pandangan yang sama, ODOL itu memang harus ditiadakan, karena pemerintah menargetkan mulai tahapan-tahapannya. Kami dorong agar bisa dieksekusi dan zero ODOL bisa lebih cepat diterapkan pasti akan lebih baik," jelasnya.

Untuk diketahui, Jasa Marga memiliki beberapa ruas tol diantaranya Jakarta - Cikampek, Jakarta - Tangerang, Purwakarta- Bandung - Cileunyi, Palimanan - Kanci, dan Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi).

Seperti diketahui, dari hasil diskusi bersama oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang melibatkan para asosiasi pengusaha industri dan logistik, disetujui bahwa Indonesia Bebas ODOL pada tahun 2023, dari sebelumnya 2021.

Adapun, pada awal Maret ini, telah dilaksanakan kegiatan operasi gabungan pengawasan, pelarangan dan penindakan hukum kendaraan ODOL di sepanjang ruas Jalan Tol Tanjung Priok – Bandung.

Kebijakan operasi bebas ODOL di ruas Tol Priok-Cikampek-Bandung ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan 60 persen dari total kegiatan logistik di Indonesia.

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, saat ini Pemerintah terus berupaya untuk bersih keras mengatasi permasalahan ODOL yang ada di Jalan Tol maupun Jalan Nasional.

Menurutnya, standar kualitas truk yang ada di Indonesia harus terus diperhatikan guna menjaga kualitas jalan yang dilewati, juga kualitas kendaraannya mulai dari standar ban, hingga komponen lainnya.

“Perlu strategi secara perlahan untuk menuju Zero Odol di Jalan Tol yang salah satunya dilakukan melalui operasi tertib mulai dari Jalan Tol Tanjung Priok hingga Bandung. Hal ini nantinya akan meningkatkan biaya logistik yang cukup besar yang juga berkaitan dengan peningkatan perindustrian di Indonesia,” ujar Hedi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan terhitung sejak 9 Maret 2020 secara resmi memang dilaksanakan komitmen untuk Jalan Tol menuju bebas ODOL dengan diawali di ruas Jalan Tol Tanjung Priok hingga Bandung.

"Diharapkan seluruh pelaku usaha, pemilik barang, pelaku jasa logistik juga bersama-sama mau ikut membantu program bebas ODOL ini,” kata Danang.

Danang menambahkan terdapat tiga hal penting yang menjadi fokus utama komitmen menuju Zero ODOL tahun 2023. Pertama, adalah perlindungan bagi masyarakat dengan menghasilkan kondisi jalan dan berkendara yang berkeselamatan.

Kedua, peningkatan daya saing logistik yang lebih baik. Ketiga ialah investasi yang akan tumbuh lebih baik bukan hanya domestik tetapi juga tumbuh secara global.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur jalan tol bpjt Truk ODOL
Editor : Fitri Sartina Dewi
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top