Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan akan memprioritaskan pembangunan hunian rumah susun di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengatakan untuk pengembangan permukiman di Ibu Kota Negara (IKN) akan mengutamakan rumah susun, tetapi tinggi dan luasannya belum dibahas.
"Ini [rencana pembangunan Rusun] akan masuk aturan Rencana Detil Tata Ruang [RDTR] karena inginnya tingginya enggak bervariasi," ujarnya usai memaparkan progres IKN di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Adapun, Danis menyebut untuk mengembangkan gedung-gedung perkantoran dan permukiman akan sangat membutuhkan bantuan dari pengembang swasta. Namun bentuk kerja samanya masih belum ditentukan.
"Bisa saja misalnya ASN, ada pengembang membangun, itu kita yang menyicil. Atau [swasta] bekerja sama dengan pemerintah, jadi propertinya milik pemerintah, ASN tinggal menyewa. Itu semuanya masih dibicarakan. Karena opsinya nanti tergantung siapa yang akan membangun di sana," katanya.
Kemudian, untuk aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta, Danis menyebut ada pemikiran mengenai pemanfaatan gedung kantor pemerintah untuk dijadikan sebagai modal pembangunan di IKN.
Baca Juga
"Ini bentuk kerja samanya macam-macam, dijual atau enggak, belum tahu. BOT [build operate transfer] juga bisa, nanti makanya akan dikembangkan [skema kerja sama] untuk pembiayaannya oleh Pokja [Kelompok Kerja] Pembiayaan di Bappenas. Kami lebih ke penyiapan konsep desainnya," jelasnya.
Untuk desain kota sendiri, kata Danis, diharapkan rencana induknya bisa segera diserahkan ke Presiden pada Mei 2020 mendatang.
Kemudian, untuk hunian harapannya bisa membangun dengan konsep kompak, ramah pejalan kaki, ramah lingkungan, dan berbeda dengan yang ada di Jakarta.
Pembangunan permukiman pertama juga akan diutamakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bagi ASN sebanyak sekitar 182.000 orang.
"Jadi setidaknya akan disediakan 3.000 rumah tapak dan 1.500 rumah susun untuk keperluan awal," ungkapnya.
Sementara itu, di KIPP juga akan dibangun klaster pendidikan dan klaster kesehatan yang akan menjadi pusat lembaga pendidikan dan rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk memenuhi fasilitas umum yang dibutuhkan dan untuk menghidupkan kota ketika sudah mulai dipindah.
