Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) belum menunjukkan tanda-tanda penyesuaian harga bahan bakar minyak seiring merosotnya harga minyak dunia.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Pertamina Heru Setiawan mengatakan untuk menurunkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia, Pertamina mengaku perlu koordinasi dengan para pemangku kepentingan khususnya kementerian terkait.
"Harga BBM turun? Wah itu masih jauh, kita masih pelajari, tapi yang pasti tidak semudah itu perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan ,dan pihak lain yang terdampak, ada formulanya itu," katanya seperti dilansir Antara, Rabu (11/3/2020).
Kendati demikian, Heru memastikan terus memantau pergerakan harga minyak dunia yang sempat anjlok.
Sebelumnya, Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi menyarankan PT Pertamina segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena harga minyak dunia turun drastis sampai di bawah 50 dolar AS per barel setelah OPEC berupaya menurunkan produksi hingga 1,5 juta barel, tetapi Rusia yang non OPEC menolaknya.
"Jika tidak ada penurunan produksi, maka harga minyak dunia bisa semakin rendah mencapai di bawah 40 dolar AS per barel," kata Fahmy.
Fahmy menjelaskan tidak bisa dihindari margin Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) pasti turun, bahkan kalau harga minyak dunia terus turun sampai sekitar 30 dolar per barel, K3S harus menanggung kerugian potensial.
Pertamina harus segera menurunkan semua harga BBM, baik yang non-subsidi maupun subsidi.
"Pertamina jangan hanya menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia naik, tapi juga harus menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun," tegas dia.
Di sisi lain, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut Indonesia akan ikut menikmati dengan subsidi BBM yang langsung hilang. Pertamina akan memiliki kesempatan kembali meraih laba jumbo apabila harga BBM telat diturunkan pemerintah.
Di sisi lain, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan dari bagi hasil di sektor migas. Termasuk dari pajak-pajak di sektor tersebut. Dahlan berpendapat, penurunan pendapatan pemerintah tersebut ditaksir mencapai Rp115,1 triliun. Nilai tersebut merujuk realisasi PNBP sector migas pada tahun lalu.
“Di Indonesia, biaya produksi minyak mentah itu di sekitar [asumsi] US$40 per barel, kalau harga jualnya US$30 per barel, Anda pun bisa membuat corporate decision: tutup saja,” sebutnya.
