Dimarahi Jokowi Soal Tol Laut, Kemenhub Buka Kendala Sebenarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Dievaluasi Presiden Joko Widodo soal tol laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan subsidi distribusi logistik ke daerah Indonesia timur tersebut.


Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menyatakan selama 5 tahun dilaksanakannya program tersebut antara 2015--2019 pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada pengerahan kapal melayani trayek 80% ke arah Indonesia Timur.


"Jadi masalah tol laut angkutan barang bukan sekedar memberikan subsidi pada pelayaran yang selama ini dilakukan oleh Kemenhub kemudian bisa serta merta menurunkan disparitas harga. Lebih dari itu, tol laut sebenarnya adalah model logistik nasional, kelancaran distribusi barang, konektivitas antar moda dan pengendalian harga barang," tuturnya, Minggu (8/3/2020).


Menurutnya, kendala terbesar dalam pelaksanaan tol laut yakni menjaga frekuensi kapal secara rutin dan tepat waktu. Kapal cenderung terlambat ke arah Indonesia Timur karena harus menunggu konsolidasi muatan.

Konsolidasi ini membuat kapal harus menunggu muatan yang belum siap angkut saat kapal datang. 

Kendala lainnya, yakni mengendalikan biaya logistik di luar biaya pelayaran atau pengangkutan yang disubsidi tol laut seperti Terminal Handling Charge, biaya tenaga kerja bongkar muat pelabuhan bongkar 3TP, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan dan biaya moda transportasi lain.

"Selain itu, kendala lainnya mengontrol harga jual oleh pedagang yang mendatangkan barang, toko penjual di daerah 3TP," paparnya.

Adapun perkara lain yang sebenarnya bukan urusan Kemenhub tapi turut menjadi kendala yakni memunculkan pesaing atau kompetitor yang seimbang bagi pedagang wilayah tujuan tol laut yang selama bertahun-tahun mendominasi perdagangan di suatu daerah.

Dia mengakui terdapat keterbatasan moda angkutan lanjutan pula di daerah tujuan guna melayani angkutan barang sampai ke daerah yang jauh dari pelabuhan. 

Terkait adanya indikasi monopoli tuturnya, pola tersebut sudah terjadi puluhan tahun sebelum program tol laut dilaksanakan.

"Beberapa daerah 3TP seperti Morotai, Dobo, Saumlaki hanya ada satu, dua atau tiga pedagang yg dominan mendatangkan barang dari Jawa melalui jasa pengurusan transportasi tertentu pula. Pola ini juga mereka lakukan di kapal tol laut," paparnya. 

Sebagai ikhtiar menghilangkan monopoli tersebut, Kemenhub membentuk platform Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan Kemenhub bersama Telkom guna memberikan kesempatan kepada RumahKita yang dikelola BUMN/BUMD dan pedagang Gerai Maritim yang dibina oleh Kemendag untuk menciptakan kompetisi sehat.  

"LCS ke depan akan terus dikembangkan mekanismenya untuk kemudahan mengirim kontainer, mengantisipasi monopoli yang dilakukan oleh pedagang atau Shipper tertentu, transparansi biaya pengiriman yang dilakukan oleh Perusahaan pelayaran dan Jasa Pengurusan Transportasi dan pengendalian harga jual dengan referensi biaya harga jual bapokting," paparnya.


Terkait jenis barang yang dibutuhkan daerah di luar jenis barang yg telah ditetapkan Perpres 71 th 2015 dan Permendag 38 th 2018 untuk bisa diangkut dengan kapal tol laut akan dikoordinasikan dg Kementerian Perdagangan agar bisa menyesuaikan karakteristik pengembangan daerah.

Menurutnya, program ini meski masih ada kelemahan pada jadwal kapal yang masih 1--2 bulan sekali, tapi diakui sangat dibutuhkan oleh daerah karena menjadi andalan dalam menjaga stok bapokting daerah. Tingkat keterisian muatan berangkat masih mencapai rata setahun 74,6% dan muatan balik yg masih rendah sekitar 6,7 %. 

Program Tol Laut mensubsidi biaya pelayaran (freight) dengan mengerahkan subsidi operasi kapal untuk daerah yang tidak dimasuki kapal komersil, dan subsidi kontainer untuk pelabuhan yang sudah disinggahi oleh kapal komersial tapi disparitas harga masih tinggi.  

Data dari Kementrian Perdagangan daerah di sekitar pelabuhan harga bapokting bisa turun 20%--30% tetapi semakin jauh dari pelabuhan dan harus menggunakan moda transportasi lain seperti truck, kapal perintis, penyeberangan, pesawat maka disparitas akan tetap besar.  

Disparitas harga juga dipengaruhi frekuensi kedatangan kapal. Dengan anggaran yang tersedia Kemenhub baru bisa memenuhi frekuensi kapal tol laut ke Indonesia Timur antara 1--2 kali sebulan. 

Terjadi kenaikan jumlah muatan Barang Pokok dan Penting selama kurun waktu 5 tahun dan memengaruhi harga Freight palayaran komersial turun.

Beberapa pelabuhan seperti Dobo, Saumlaki, Larantuka, Rote, Namrole, Morotai, Fakfak, Serui, mengalami kenaikan troughput. Memasuki lebih dari 75 pelabuhan yang sebelumnya belum dimasuki kapal dengan muatan dalam kontainer. Membawa lebih dari 45 jenis barang pokok dan penting.