Biaya Produksi Indonesia di Indonesia 2 Kali Lebih Mahal, Sri Mulyani 'Ngeluh'

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu penyebab utama masalah defisit transaksi berjalan Indonesia adalah sisi produktivitas dan daya saing yang masih lemah karena kualitas sumber daya yang masih rendah dan infrastruktur yang kurang memadai.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam postingan Instagram miliknya, Jumat (6/3/2020). Menurut Sri Mulyani, produktivitas Indonesia dapat terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang nilainya 6 lebih.

"Artinya untuk menghasilkan 1 output dibutuhkan capital sebanyak 6 kali lipat sehingga menambah biaya bagi produsen," ujar Sri Mulyani.

Dia memaparkan beberapa penyebab mahalnya biaya produksi tersebut, antara lain sumber daya manusia yang tidak mendukung, jalur logistik yang tidak optimal dan proses perizinan yang rumit. Sementara itu, ICOR negara maju levelnya di bawah 3.

"Artinya untuk barang yang sama, biaya yang dikeluarkan dua kali lebih mahal bila diproduksi di Indonesia," tegas Sri Mulyani.

Kondisi ini diperparah dengan birokrasi yang tidak sederhana dan efisien.  "Oleh karena itu kita tidak boleh bekerja secara rutin dan business as usual," tambahnya.

View this post on Instagram

Setiap perekonomian Indonesia hendak berlari kencang, selalu ada yang mengerem yang disebabkan karena tungkainya yang lemah yaitu CAD (Current Account Deficit)/defisit transaksi berjalan. Yang menjadi penyebab utama masalah CAD tersebut adalah sisi produktifitas dan daya saing, Indonesia masih lemah karena kualitas sumber daya yang masih rendah dan infrastruktur yang kurang memadai. Ditambah lagi birokrasi yang tidak sederhana dan efisien. Hal ini diukur dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang nilainya 6 lebih. Artinya untuk menghasilkan 1 output dibutuhkan capital sebanyak 6 kali lipat sehingga menambah biaya bagi produsen. Penyebabnya antara lain karena sumber daya manusia yang tidak mendukung, jalur logistik yang tidak optimal dan proses perizinan yang rumit. Sementara negara maju levelnya di bawah 3. Artinya untuk barang yang sama, biaya yang dikeluarkan dua kali lebih mahal bila diproduksi di Indonesia. Oleh karena itu kita tidak boleh bekerja secara rutin dan business as usual. Presiden @jokowi ingin melakukan transformasi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur/konektifitas. Hal ini dilakukan dengan antara lain fokus belanja pada peningkatan sektor SDM seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Konektifitas umtuk jalur logistik juga diperlancar dengan membangun jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan. Dari sisi perpajakan, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada sektor yang mendukung SDM dan infrastruktur melalui insentif pajak dengan pengurangan, pembebasan atau fasilitas pajak. Kebijakan di bidang perdagangan juga harus menyesuaikan agar terjadi akselerasi. Saya ingin Kementerian Perdagangan dapat memberi yang terbaik untuk melayani masyarakat, senantiasa melakukan inovasi serta menggunakan belanja negara dengan tepat sasaran sesuai rencana. Saya berharap Kementerian Perdagangan dapat menjadi leading sector bagi kebijakan perdagangan yang dapat membuat produk Indonesia menjadi lebih berdaya saing di dunia internasional. Jakarta, 5 Maret 2020 Rapat Kerja Kementerian Perdagangan

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Mar 5, 2020 at 3:47pm PST

Adapun, pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ingin melakukan transformasi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur/konektifitas.

Mantan petinggi Bank Dunia tersebut menjelaskan hal ini dilakukan dengan fokus belanja pada peningkatan sektor SDM seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta. Hal ini juga diyakini untuk memperkuat konektivitas umtuk jalur logistik juga diperlancar dengan membangun jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan.

"Dari sisi perpajakan, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada sektor yang mendukung SDM dan infrastruktur melalui insentif pajak dengan pengurangan, pembebasan atau fasilitas pajak," ujar  Sri Mulyani.