Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mengeluarkan travel warning sebagai upaya mencegah bertambahnya warga Indonesia yang terkena virus corona atau COVID-19.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan saat ini keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah.
Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu mengeluarkan travel warning dan juga memperketat pengawasan di pintu-pintu perbatasan.
“Betul sebaiknya ada travel warning dan keselamatan WNI jadi yang utama. Pintu-pintu perbatasan pengawasannya diperketat. Kemudian, karena panik biasanya masyarakat akan memborong kebutuhan pokok, pastikan stok mencukupi,” kata Bhima, Senin (2/3/2020).
Menurutnya, meskipun pemerintah bersikukuh agar insentif pariwisata tetap jalan, tetapu dia menilai insentif tersebut tidak cukup efektif. Kalaupun efektif, maka dampaknya diperkirakan sangat kecil.
“Dengan konfirmasi orang terkena corona, pastinya wisatawan akan batal berkunjung. Mereka akan berpikir ulang meski tiket pesawat murah tetapi taruhannya kesehatan,”ujarnya.
Baca Juga
Dalam hal ini, Bhima mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar industri pariwisata bisa tetap bergerak adalah dengan memberi penangguhan PPh badan dan menghapus PPn untuk sektor pariwisata sementara waktu hingga wabah virus corona mereda.
“Itu insentif yang langsung terasa [bagi sektor pariwisata]. Cukup dengan mengeluarkan PMK [Peraturan Menteri Keuangan],” ungkapnya.
