Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian ESDM Amini Revisi Beleid Pemanfaatan EBT Untuk Pembangkit Listrik. 

Dalam beleid ini mewajibkan Independence Power Producer (IPP) yang melakukan penandatanganan perjanjian jual beli listrik dengan PLN harus melalui proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh PLN.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 02 Maret 2020  |  16:28 WIB
Pekerja berada di proyek konstruksi Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, Sabtu (22/2 - 2020). Kementerian PUPR pacu pengerjaan konstruksi proyek strategis nasional termasuk tiga bendungan di Aceh yaitu Bendungan Keureuto di Aceh Utara. Kemudian, Bendungan Rukoh dan Bendungan Tiro di Kabupaten Pidie. Nilai investasi bendungan capai triliunan rupiah. Bisnis/Agne Yasa.
Pekerja berada di proyek konstruksi Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, Sabtu (22/2 - 2020). Kementerian PUPR pacu pengerjaan konstruksi proyek strategis nasional termasuk tiga bendungan di Aceh yaitu Bendungan Keureuto di Aceh Utara. Kemudian, Bendungan Rukoh dan Bendungan Tiro di Kabupaten Pidie. Nilai investasi bendungan capai triliunan rupiah. Bisnis/Agne Yasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Eenrgi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Pasalnya, dalam beleid ini mewajibkan Independence Power Producer (IPP) yang melakukan penandatanganan perjanjian jual beli listrik dengan PLN harus melalui proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh PLN.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris mengatakan revisi Permen 50/2017 ini termasuk tentang proses pengadaannya dimana tidak semua melalui pemilihan langsung tetapi ada juga yang harus dilakukan melalui penunjukan langsung.

Kendati demikian pihaknya enggan membeberkan lebih detail apa saja yang direvisi dalam beleid ini dan juga kapan revisi akan selesai. 

"Kita tunggu revisinya diundangkan dulu," ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2020).  

Saat ini, yang paling banyak usulan projek dari sub sektor hidro yakni pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Dengan adanya revisi beleid ini, diharapkan dapat menarik minat investor untuk membangun PLTMH. 

"Minat investasi PLTMH ini cukup tinggi," katanya. 

Untuk diketahui, realisasi pembangkit listrik tenaga air, mini hidro dan mikro hidro hingga kini baru mencapai 5,9 Giga Watt (GW) atau sebesar 7,9 persen dari potensi 75 GW. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kendala investasi PLTMH sampai hari ini kendalanya serupa dg pembangkit yang lain yaitu tarif yang tidak sesuai keekonomian. 

"Kami berharap untuk perpres EBT yang sedang disusun, tarif akan berbasiskan pada feed in tariff dengan parameter keekonomian yang lebih baik untuk PLTMH," ucapnya

Selain itu adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak dengan PLN dan ketersediaan pembiayaan dari bank yang terbatas yang membuat masih sedikitnya PLTMH. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ebt kebijakan permen
Editor : David Eka Issetiabudi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top