Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi patut diapresiasi, tetapi jangan sampai mengorbankan pendapatan negara.
Guru besar Teknik Kelautan ITS Surabaya Mukhtasor menyatakan ada dua faktor pembentuk harga gas bumi, yakni sisi hulu dan hilir. Sisi hulu, erat kaitannya dengan biaya produksi, sementara hilir menitikberatkan pada biaya transportasi dan niaga.
“Pemerintah jangan sampai gelap mata, sehingga upaya menurunkan harga gas diputuskan at all cost,” katanya, dalam keterangan pers, Senin (2/3/2020).
Menurutnya, penurunan harga gas industri memang bisa dilakukan, kendati mengorbankan kepentingan yang lebih obyektif. Misalnya saja, ide menghapus pendapatan negara dalam kontrak bagi hasil gas bumi, dikhawatirkan menjadi blunder jangka panjang.
Mukhtasor berpendapat, persoalan yang dominan dalam kaitannya dengan penurunan harga gas dan mendesak agar dibenahi itu adanya di sisi hilir. Bukan di sisi hulu.
Pria yang pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) ini menambahkan, ketika pendapatan negara dari gas bumi dihapuskan, upaya itu pun tidak akan dapat mencapai target harga gas yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar $6 per MMBTU.
“Namun sebaliknya, penghapusan bagian negara dari produksi gas akan menjadi faktor yang menyulitkan keuangan negara. Apalagi kondisi perekonomian yang sudah sulit."
Selain itu, penghapusan bagian negara dari produksi gas bumi dikhawatirkan menjadi preseden buruk di masa depan.
“Kalau sekarang bagian negara pada bagi hasil gas itu dihapus, nanti di kemudian hari akan semakin sulit untuk meningkatkan pemasukan APBN dari sektor migas, pada saat yang sama beban subsidi listrik dan BBM sudah berat." Tambahnya.
