Bisnis.com, JAKARTA- Realisasi belanja negara pada Januari 2020 mengalami perlambatan, meskipun pemerintah telah menekankan percepatan belanja di sejumlah pos anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kontraksi pada awal 2020 disebabkan oleh percepatan belanja bantuan sosial pada tahun 2019.
"Sekarang sudah dinormalisasi. Tahun ini bansos tetap sama tapi disebar selama 12 bulan dengan skema yang berbeda, dari PKH ke kartu sembako," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (19/2/2020).
Dari data Kemenkeu, realisasi belanja per 31 Januari 2020 mencapai Rp139,8 triliun atau 5,5% dari anggaran APBN. Realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.
Awal tahun lalu, pemerintah mencatat realisasi belanja sebesar Rp 153,9 triliun.
"Sudah terealisasi 5,5% dari target, ini memberikan stimulus ke perekonomian," tegas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat belanja nonkementerian dan lembaga per Januari 2020 masih berada di posisi negatif. Jika ditelisik, realisasi belanja nonkementerian dan lembaga per 31 Januari 2020 mencapai Rp40,6 triliun, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 44,1 triliun
Kendati demikian, Kemenkeu bersikeras bahwa beberapa pos belanja mengalami perbaikan. Sri Mulyani mencontohkan penyaluran dana BOS yang bisa langsung diberikan kepada sekolah dan Dana Desa yang ditransfer ke desa langsung, tanpa melalui RKUD.
"Ini yang membedakan secara dampak perekonomian."
Alhasil, Sri Mulyani mengklaim defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat lebih baik dibandingkan tahun lalu
