Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN perlu berhati-hati dalam menyikapi wacana peleburan PT Telkom dengan Telkomsel, karena regulasi belum tentu memungkinkan hal itu terwujud.
Anggota Komisi VI DPR, Lamhot Sinaga mengatakan hal itu terkait pernyataan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perihal rencana perombakan besar-besaran baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mewacanakan bahwa Telkomsel sebaiknya menjadi BUMN karena menyumbang revenue 70 persen deviden kepada negara atau lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.
“Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom,” ujar Lamhot kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).
Karena itu, dia melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi yang harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global.
Telkom Indonesia, ujarnya, perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung inovasi nasional.
Baca Juga
“Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN menjadi tulang punggung inovasi nasional,” katanya.
Sedangkan terkait bisnis telekomunikasi di Indonesia, lebih jauh Lamhot mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional. Hal itu akan merangsang tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat.
“Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang masih minim sentuhan digital, jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka sinergi dengan BUMN atau swasta dapat memangkas pemicu biaya (cost driver),” ujar Ketua DPP Partai Golkar tersebut.
Dengan demikian, Indonesia juga akan bisa mengurangi ketergantungan dengan patform digital dari luar Indonesia.
“BUMN harus mengambil peran sebagai pusat inovasi nasional. Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
