Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka peluang kepada calon investor baik lokal ataupun asing untuk mengikuti proses lelang proyek prakarsa sistem transaksi tol tanpa berhenti yang ditargetkan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari unsur Kementerian PUPR Agita Widjajanto mengatakan bahwa lelang proyek sistem transaksi tol tanpa berhenti atau multi lane free flow (MLFF) akan dilakukan atas usulan dari calon investor asal Hongaria yaitu Roetex Ltd. Zrt. selaku pemrakarsa.
Selain perusahaan Hongaria, Agita menyebutkan bahwa ada beberapa calon investor lainnya yang telah menyatakan minat dan sedang melakukan studi kelayakan untuk penerapan MLFF.
Dia menyebutkan, perusahaan asing yang sudah menyatakan minat dan melakukan studi kelayakan antara lain adalah Korea Selatan, Taiwan, Malaysia. Adapun, perusahaan lokal yang juga sedang melakukan studi kelayakan antara lain adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Astra Toll Road, dan beberapa badan usaha jalan tol (BUJT) lainnya.
“Mereka sedang melakukan POC [proof of concept] terkait teknologi yang akan digunakan. Jadi, memang cukup banyak yang berminat,” ujarnya ketika dijumpai di Karawaci, Tangerang, Rabu (12/2/2020).
Sementara itu, Agita mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden No.38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), perusahaan Hongaria Roetex Ltd. Zrt. selaku pemrakarsa akan mendapatkan penilaian lebih jika dibandingkan calon investor lainnya.
Baca Juga
Sebagai pemrakarsa, dia menjelaskan bahwa perusahaan Hongaria memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan lelang karena pemerintah memberikan apresiasi berupa tambahan nilai 10 persen, dan hak untuk menyamakan harga dengan nilai penawaran terendah (right to match).
Sebelum menuju proses lelang, Agita menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR akan terlebih dulu mempersiapkan standar dokumen pengadaan, penentuan institusi, dan standar pelayanan dari sistem baru yang akan diterapkan di Indonesia.
Untuk menentukan standar pelayanan, imbuhnya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR bersama dengan BPJT akan meminta masukan dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).
Menurutnya, masukan dari asosiasi dianggap penting, karena sistem yang akan digunakan ini nantinya akan mengintegrasikan transaksi pembayaran dari seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Kalau seluruh pihak sudah sepakat dengan sistemnya dan tidak ada yang keberatan lagi, maka proses lelangnya diharapkan pertengahan tahun ini sudah bisa mulai,” ucapnya.
.jpg?w=300&h=221)
