5 Terpopuler Ekonomi, Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah dalam Omnibus Law

Skema pengaturan pajak daerah dalam Omnibus Law menjadi berita terpopuler di kanal Ekonomi Bisnis.com pada Senin (10/2/2020).
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai - Bisnis.com 10 Februari 2020  |  19:35 WIB
5 Terpopuler Ekonomi, Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah dalam Omnibus Law
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada tim Bisnis Indonesia saat wawancara eksklusif di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bisnis - Abdullah Azzam

1. Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah dalam Omnibus Law

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.

Dalam Rancangan Omnibus Law Perpajakan yang diperoleh Bisnis, terdapat dua kewenangan baru yakni penentuan tarif atas pajak daerah secara nasional serta pelaksanaan evaluasi terhadap Perda yang menghambat kemudahan berusah.

Baca berita lengkapnya di sini.

2. Janji Kemenkeu untuk PPh Final di Bursa Berjangka

Kementerian Keuangan menjanjikan segera menyelesaikan skema penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaski derivatif di perdagangan berjangka komoditi.

Kepala Pusat Penerimaan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan pengenaan pajak atas transaksi derivatif seyogyanya harus diperlakukan sama dengan transaksi penjualan saham di bursa efek.

Baca berita lengkapnya di sini.

3. Kementerian ESDM: Rasio Elektrifikasi Menuju 99,9 Persen di 2020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero) menargetkan rasio elektrifikasi listrik tahun ini mencapai 99,9%.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan salah satu upaya untuk mewujudkan target itu adalah dengan terus berupaya untuk mengaliri listrik ke wilayah daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.

Baca berita lengkapnya di sini.

4. Tarif 3 Destinasi Pariwisata Diminta Turun, Ini Respons Maskapai

Arahan Kementerian Perhubungan kepada sejumlah maskapai penerbangan nasional untuk memberikan diskon tarif untuk penerbangan ke tiga destinasi pariwisata, yakni Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara direspon beragam.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menuturkan akan merilis promosi tarif dalam waktu dekat sesuai dengan arahan dari pemerintah.

Baca berita lengkapnya di sini.

5. Pasar Co-working Space Turun, Pemilik Perkantoran Cari Alternatif

Permintaan sewa perkantoran dari operator ruang kerja bersama atau co-working space cenderung menurun pada akhir 2019. Meskipun demikian, pemilik properti ruang kantor tidak perlu khawatir karena masih banyak alternatif pasar dari perusahaan yang berencana ekspansi dan akan mengisi ruang-ruang perkantoran.

Hingga akhir 2019 lalu, harga sewa ruang kantor masih cenderung stagnan. Hal itu disebabkan pemilik lahan umumnya masih fokus untuk mengisi ruang perkantorannya. Harapannya dengan menekan harga bisa mendorong tingkat okupansi yang masih rendah.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Berita Terpopuler

Editor : Surya Rianto
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top