Bisnis.com, KARAWANG – Para pelaku usaha hotel dan restoran Indonesia mendesak dibentuknya kembali Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) guna memaksimalkan kunjungan wisatawan mancanegara.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan sejak 2017 hingga 2019, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami pelambatan.
Pada 2017, kunjungan wisman tumbuh 21,8 persen secara tahunan. Namun pada 2018 jumlah kunjungan wisman tumbuh melambat dengan mencapai 12,6 persen secara tahunan. Terakhir pada 2019 pertumbuhan kunjungan wisman melambat menjadi 2,4 persen secara tahunan.
Dia melanjutkan pada 2019, kunjungan wisman ke Indonesia diperkirakannya hanya mencapai 16,1 juta-16,3 juta orang. Capaian itu lebih rendah dari target pemerintah sebesar 20 juta orang.
“Pemerintah sudah bangun infrastruktur yang memadahi, kita juga punya destinasi wisata paling lengkap di Asean baik destinasi wisata buatan maupun alam. Tentu menjadi pertanyaan kenapa kita sulit menggenjot kunjungan wisman?” ujarnya dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional PHRI XVII di Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2/2020).
Dia mengatakan salah satu penyebab kurang optimalnya Indonesia dalam menggenjot kunjungan wisman adalah belum maksimalnya promosi pariwisata Indonesia. Menurutnya, Indonesia kurang mampu memasarkan produk pariwisatanya sesuai pangsa pasar yang tepat di luar negeri
Baca Juga
Hal itu, lanjutnya, tak lepas dari posisi Indonesia yang tidak memiliki badan khusus untuk promosi pariwisata. Indonesia tertinggal dari negara Asean lain, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang saat ini memiliki badan tersebut.
“Kita dulu punya BPPI sebelum dibubarkan pada 2014 dengan alasan pengurangan jumlah badan di bawah kementerian. Tentu alasan ini cukup naif bagi kami, karena kita tidak lagi punya badan yang khusus menjembatani proses promosi produk pariwisata kita ke luar negeri,” katanya.
Menurutnya, ketentuan mengenai kehadiran BPPI sejainya tertuang dalam Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan. Di dalam beleid itu BPPI ditetapkan oleh Presiden.
Dalam hal ini, BPPI memiliki tugas meningkatkan citra pariwisata RI di luar negeri, memacu kunjungan wisman dan wisnus serta meningkatkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata.
“BPPI ini wujud nyata dari Indonesia incorporated, sehingga penting kehadirannya untuk memacu industri pariwisata kita,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama yang juga hadir dalam Munas PHRI XVII mengatakan, dia bakal mengkaji usulan PHRI mengenai pembentukan kembali BPPI.
"Soal usul itu akan kami bahas lagi. Kalau untuk badan seperti itu kan harus lapor presiden," ujarnya.
