Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal UMP di Omnibus Law, Airlangga Beri Sedikit Bocoran

Nantinya kenaikan UMP di provinsi dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah minus bisa menggunakan acuan angka pertumbuhan pada tahun sebelumnya.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 07 Februari 2020  |  20:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam acara Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2). Seminar yang mengangkat tema Advancing Investment-Led Growth ini diselenggarakan untuk mendorong partisipasi swasta di sektor investasi, sehinga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga.Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam acara Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2). Seminar yang mengangkat tema Advancing Investment-Led Growth ini diselenggarakan untuk mendorong partisipasi swasta di sektor investasi, sehinga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga.Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sedikit bocoran terkait penentuan upah minimum provinsi (UMP) pada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Sebelumnya, pemerintah telah menerangkan bahwa kenaikan UMP setiap tahun tidak lagi ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Lalu, apa yang terjadi bila pertumbuhan ekonomi daerah yang dimaksud mengalami kontraksi? Airlangga mengungkapkan nantinya kenaikan UMP di provinsi dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah minus bisa menggunakan angka pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

"Ya nanti kalau minus ikut tahun sebelumnya," ujar Airlangga, Jumat (7/2/2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pulau Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi hingga -7,4 persen yoy pada 2019.

Airlangga mengatakan bahwa skema UMP akan dijabarkan secara lebih lengkap setelah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR RI. Saat ini, baru Omnibus Law Perpajakan yang sudah diserahkan kepada DPR oleh pemerintah.

"Pada saat diserahkan ke DPR, Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah menjadi dokumen publik," kata Airlangga.

Rencananya, rancangan dari beleid sapu jagat tersebut akan diserahkan ke DPR pekan depan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ump omnibus law
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top