Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Revisi Aturan Peti Kemas, Ada Risiko Biaya Logistik Tambahan

Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi aturan tentang kelaikan peti kemas dan verified gross mass of container atau berat kotor peti kemas terverifikasi dinilai harus memperhatikan biaya yang ditimbulkan serta berbagai teknis lainnya.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 03 Februari 2020  |  21:53 WIB
Peti kemas - Ilustrasi/Bisnis
Peti kemas - Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi aturan tentang kelaikan peti kemas dan verified gross mass of container atau berat kotor peti kemas terverifikasi dinilai harus memperhatikan biaya yang ditimbulkan serta berbagai teknis lainnya.


Pakar Kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning menilai ada dua hal penting untuk masuk dalam pertimbangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 53/2018.


"Menurut saya, pertama, paling tidak ada kejelasan definisi laik dan tidak laik dari peti kemas itu sendiri. Khususnya secara status masih dominannya kontainer dalam negeri dalam kondisi lama atau bekas," jelasnya saat Bisnis.com hubungi, Senin (3/2/2020).


Menurutnya, verifikator badan usaha atau lembaga surveyor diharapkan menjadi unit yang objektif untuk semua kepentingan komersial yang terkait, baik pemilik barang, pengirim (pelayaran, forwarder/ekspedisi muatan kapal laut, dan operator angkutan darat) termasuk operator pelabuhan, depo, dan alat penimbangan. Adapun, fungsi objektivitas ini perlu menjadi domain penting pemilihan badan usaha/unit surveyor itu.


Kedua, komponen, level dan proses penerapan biaya-biaya terkait penerapan aturan terkait kelaikan petikemas dan VGM ini perlu diperhatikan. Ketika kontainernya membutuhkan verifikasi baik kelaikan dan berat kotornya tentu penerapan biayanya juga perlu terverifikasi.


Selain itu, penerapan pembiayaan di muka (advance payment) perlu dihilangkan, karena pada prakteknya sulit dapat dikonfirmasi baik aktualisasi serta pengembaliannya.


"Di samping menambah beban ongkos tambahan dalam proses pengangkutan barang, karena cenderung merambat pada usaha menaikan biaya tambahan baru hingga ke konsumen penerima barang," jelasnya.


Dia menilai penerapan komponen biaya apa saja yang dapat menjadi kesepakatan penambahan biaya seusai perbaikan dan pembersihan (jika dibutuhkan) dapat menjadi pengaturan baru dalam produk revisi beleid tersebut.

Kemenhub berencana melakukan revisi terhadap Permenhub No.53/2018, terutama terkait dengan dua hal yakni penilaian kelaikan peti kemas yang dapat dilakukan oleh badan klasifikasi dan aturan VGM yang dapat menjadi jaminan agar bobot peti kemas yang diangkut sesuai dengan dokumen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

peti kemas Kemenhub
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top