Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyetujui usulan untuk segera memperbaiki sistem drainase di underpass Kemayoran. Meskipun demikian, pihak pengelola belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya.
Seperti diketahui, underpass Kemayoran ini telah beberapa kali terendam banjir saat intensitas hujan tinggi. Di sisi lain, sistem drainase yang tidak menunjang juga diperkirakan menjadi penyebabnya.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran Riski Renando mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi banjir di underpass Kemayoran.
"PPK Kemayoran juga berencana bersinergi dengan pihak provinsi dan PUPR dalam memperbaiki drainase di underpass Kemayoran," ujarnya melalui pesan tertulis, Senin (3/2/2020).
Riski menambahkan saat ini proses untuk meninjau ulang desain sistem drainase di kawasan underpass Kemayoran masih dalam proses perencanaan. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Setuju [untuk perbaiki sistem drainase]. Nanti info detailnya, masih dikoordinasikan,” ucapnya.
Baca Juga
Dihubungi terpisah, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan Kementerian PUPR dalam hal ini hanya membantu dalam saran teknis terkait upaya meninjau ulang sistem drainase underpass Kemayoran.
“Menteri PUPR menugaskan membantu PPK Kemayoran. Kami memberi masukan, [hingga saat ini], masalah action plan-nya di sana,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan berdasarkan rencana induk (masterplan) Kawasan Kemayoran dibangun pada 1988 yang ketika itu peruntukannya untuk bandara. Namun, dalam perjalanannya pengembangan kawasan tersebut mengalami perubahan. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR mengusulkan untuk mengkaji sistem drainase.
“Kami [juga] mengusulkan kajian kapasitas saluran drainase. Jadi ini masih mampu menampung apa tidak, kalau dulu kanan kiri masih pohon atau tanah, ada yang meresap sehingga cukup. Sekarang sudah ada perubahan, kira-kira bagaimana, masih cukup apa tidak,” jelasnya.
Kemudian, katanya, perlu dikaji juga sistem pemompaan dan sistem letak pompa di underpass. Dari hasil pengamatan, pihaknya melihat jika ada air naik, pompa langsung dimatikan karena tidak bisa berfungsi akibat terendam. Untuk menyiasatinya, pompa dan titik penyedotan serta panel perlu diatur posisinya lebih tinggi.
Terkait kebutuhan waktu dalam melakukan peninjauan ini, imbuhnya, akan bergantung pada alokasi dana yang ada. Kemudian, tergantung pada para pengelola kawasan terkait kebutuhan data-data kawasan yang perlu ditinjau.
“Ini masukan, sekali lagi, ini masukan ya,” katanya.
Hingga saat ini, untuk penanggulangan tanggap darurat banjir di kawasan underpass ini terus dilakukan. Bantuan dari berbagai pihak juga diterjunkan, mulai dari Kementerian PUPR hingga PPK Kemayoran. Jarot menegaskan bahwa ke depannya, diskusi untuk penanganan banjir di underpass Kemayoran akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
