Bisnis.com, JAKARTA–Pengembangan masyarakat kelas menengah dinilai bisa membantu Indonesia untuk tumbuh lebih cepat dan memeratakan kesejahteraan masyarakat dengan memerangi kemiskinan.
Dalam laporan World Bank bersama dengan Department of Foreign Affairs (DFAT) Australia, Indonesia sudah berhasil menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai di bawah 10 persen dalam 15 tahun terakhir.
Dalam jangka waktu tersebut, masyarakat kelas menengah tumbuh dari yang awalnya sebesar 7 persen dari populasi menjadi 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta orang.
Namun, saat ini masih diperlukan suatu langkah kelompok kelas menengah bawah yang saat ini mencapai 45 persen dari populasi atau 115 juta orang agar kelompok ini bisa sepenuhnya bebas dari kemiskinan dan aman secara ekonomi.
"Konsumsi dari masyarakat kelas menengah dapat meningkatkan pertumbuhan. Di Indonesia, konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Suatu kebijakan yang tepat bisa menumbuhkan kelas menengah dan meningkatkan status Indonesia sebagai negara dengan penerimaan yang tinggi," ujar Acting World Bank Country Director for Indonesia Rolande Price, Kamis (30/1/2020).
Untuk mendorong masyarakat kelas menengah bawah menjadi masyarakat kelas menegah, Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik yang didukung oleh sistem pendidikan dan kesehatan yang baik pula.
"Menumbuhkan masyarakat kelas menengah membutuhkan reformasi besar dalam rangka meningkatkan iklim bisnis, menciptakan lapangan kerja, investasi pada skill yang dibutuhkan, dan sistem perlindungan sosial yang memberikan pengamanan atas guncangan," ujar World Bank Regional Director for Equitable Growth, Finance and Institutions Hassan Zaman, Kamis (30/1/2020).
Lebih lanjut, World Bank menilai administrasi perpajakan yang lebih baik juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat kelas menegah. Basis pajak perlu diperluas agar investasi yang diperlukan dalam rangka pembangunan dapat dibiayai dengan baik.
Selain itu, kontrak sosial yang melibatkan negara selaku pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak juga diperlukan. Dengan menyediakan layanan publik yang baik, negara bisa mengamankan partisipasi publik atas pajak.
