Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Mengendap Bisa Bantu Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi

Dana mengendap (idle) dari lembaga keuangan nasional yang memiliki produk kredit mikro dinilai bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan air minum dan sanitasi (PAMDS).
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 30 Januari 2020  |  21:04 WIB
Petugas mengecek pompa utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru
Petugas mengecek pompa utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA - Dana mengendap (idle) dari lembaga keuangan nasional yang memiliki produk kredit mikro dinilai bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan air minum dan sanitasi (PAMDS).

Chief Representative Water.org Rachmad Hidayad mengatakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah contoh lembaga keuangan yang dekat dan banyak bersinggungan dengan masyarakat pedesaan. Alhasil, mereka yang mengetahui kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kalau kita lihat idle money BPD dan BPR bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek air minum dan sanitasi. Hanya saja, mereka juga butuh dukungan dari banyak pihak seperti OJK, Kementerian PUPR untuk pendampingan dan yang lainnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Sementara itu, Analis Eksekutif Senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Roberto Akyuwen menyebukan bahwa saat ini terdapat 27 BPD dan 1.716 BPR.

"Kalau yang lebih kecil lagi [lembaga keuangan mikro/LKM] itu ada 637.838. Lembaga jasa keuangan kita itu terbanyak di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai The Biggest Laboratory of Microfinance In The World," ujarnya.

Dengan jumlah tersebut, lanjutnya, sangat memungkinkan untuk digandeng dalam penyelesaian isu sosial, termasuk di dalamnya permasalahan pemenuhan air minum dan sanitasi.

Adapun, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan di luar APBN untuk mencapai target 100% akses pelayanan air minum dan sanitasi Indonesia pada 2030. Pasalnya, dari kebutuhan dana Rp257 triliun untuk air minum dan Rp273 triliun untuk sanitasi, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 30% atau sekitar Rp159 triliun.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sistem penyediaan air minum lembaga keuangan
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top