Bisnis.com, JAKARTA - Dana mengendap (idle) dari lembaga keuangan nasional yang memiliki produk kredit mikro dinilai bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan air minum dan sanitasi (PAMDS).
Chief Representative Water.org Rachmad Hidayad mengatakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah contoh lembaga keuangan yang dekat dan banyak bersinggungan dengan masyarakat pedesaan. Alhasil, mereka yang mengetahui kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Kalau kita lihat idle money BPD dan BPR bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek air minum dan sanitasi. Hanya saja, mereka juga butuh dukungan dari banyak pihak seperti OJK, Kementerian PUPR untuk pendampingan dan yang lainnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Sementara itu, Analis Eksekutif Senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Roberto Akyuwen menyebukan bahwa saat ini terdapat 27 BPD dan 1.716 BPR.
"Kalau yang lebih kecil lagi [lembaga keuangan mikro/LKM] itu ada 637.838. Lembaga jasa keuangan kita itu terbanyak di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai The Biggest Laboratory of Microfinance In The World," ujarnya.
Dengan jumlah tersebut, lanjutnya, sangat memungkinkan untuk digandeng dalam penyelesaian isu sosial, termasuk di dalamnya permasalahan pemenuhan air minum dan sanitasi.
Baca Juga
Adapun, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan di luar APBN untuk mencapai target 100% akses pelayanan air minum dan sanitasi Indonesia pada 2030. Pasalnya, dari kebutuhan dana Rp257 triliun untuk air minum dan Rp273 triliun untuk sanitasi, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 30% atau sekitar Rp159 triliun.
