Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah seharusnya direformasi secara besar-besaran akibat berbagai keteledoran termasuk disorientasi pengawasan yang mengakibatkan kerugian negara.
“Komisioner OJK mengalami disorientasi dan kebingungan di dalam pengawasan industri keuangan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/1/2020).
Salah satu contoh disorientasi itu terlihat di antaranya dalam hal pengumuman pertumbuhan kredit. Padahal, tugas tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI).
"Kenapa? Karena BI punya kepentingan penurunan suku bunga acuan yang menstimulus pertumbuhan kredit. Jadi kalau pertumbuhan kredit ga tercapai bisa salahkan BI, tapi ini OJK yang lebih di depan untuk mengumumkan pertumbuhan kredit yang masih terjaga dan sebagainya," kata ekonom muda tersebut.
Tidak hanya itu, dalam hal pengawasan OJK juga dinilai sama sekali tidak memiliki kesigapan. Sampai-sampai indikasi dampak sistemik dari kasus gagal bayar asuransi yang harusnya terdeteksi oleh OJK sejak dini, namun tidak terdeteksi.
“Faktanya, hal itu malah dideteksi oleh lembaga penegak hukum setelah pengusutan dugaan tindak pidana,” ujar Bhima.
Karena itu, dia sependapat dengan sejumlah kalangan yang menuntut Dewan Komisioner OJK seharusnya mundur karena dianggap gagal menyelesaikan kasus-kasus yang hari ini makin menumpuk. Apalagi, tidak tidak ada kejelasan khususnya bagi nasabah yang menjadi korban," ujar Bhima.
Kasus gagal bayar yang terjadi di industri keuangan Indonesia kian memancing banyak reaksi dari sejumlah kalangan akhir-akhir ini.
Bahkan, tak sedikit dari mereka yang mendesak Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi diri bahkan mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban moril ke publik.
"Jadi secara gentle, sebaiknya kalau di negara lain ini sudah mundur," kata Bhima.
