Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBMI Beberkan Dugaan Monopoli Aktivitas Bongkar Muat

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) membeberkan tiga alasan yang diduga menjadi penyebab praktik monopoli di pelabuhan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 29 Januari 2020  |  14:19 WIB
APBMI Beberkan Dugaan Monopoli Aktivitas Bongkar Muat
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) membeberkan alasan adanya dugaan praktik monopoli di pelabuhan yang berisiko mematikan usaha perusahaan bongkar muat (PBM).

Ketua Umum DPP APBMI H.M. Fuadi menyayangkan perusahaan bongkar muat (PBM) yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan ekspansi lebih luas dalam aktivitas bongkar muat. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal berisiko menggusur perusahaan bongkar muat dari usahanya sendiri.

"Pelindo punya fasilitas, sehingga dapat menjalankan sendiri. Sejak 1985, perusahaan bongkar muat yang bekerja, tetapi sejak 2016 diambil alih Pelindo dan anak perusahaannya," kata Fuadi, Rabu (29/1/2020).

Dia menambahkan PBM memang memiliki fasilitas, tetapi dermaga dan jalur lautnya dikuasai oleh badan usaha pelabuhan seperti Pelindo.

Pihaknya menginginkan adanya kesepakatan tarif agar terjangkau semua pihak. Pasalnya, secara kemampuan PBM sanggup bersaing tetapi saat berbicara biaya dan fasiltias menjadi tidak sanggup.

Menurutnya, ada tiga penyebab yang berisiko menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Pertama, tarif yang harus berbagi dengan Pelindo.

Kedua, lanjutnya, kapal diwajibkan menggunakan fasilitas crane dari Pelindo di beberapa pelabuhan. Ketiga, kapal yang menunggu giliran biayanya lebih mahal karena membutuhkan berhari-hari, tetapi ketika memakai pelayanan anak usaha Pelindo, hanya dua hingga tiga hari.

Berdasarkan data APBMI pada 2019, di Pelabuhan Teluk Bayur terdapat 713 unit kapal yang aktivitas bongkar muatnya dikerjakan Pelindo. Hal ini diklaim menyebabkan 28 PBM gulung tikar.

"Jika dibiarkan, PBM swasta akan mati semua tahun ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi V DPR akan memanggil pihak Kementerian Perhubungan terkait dengan aduan dari APBMI mengenai dugaan praktik monopoli usaha di pelabuhan.

"Pelabuhan ada di bawah kewenangan Kemenhub, mitra Komisi V. Setelah rapat dengar pendapat umum juga dengan Jakarta International Container Terminal, kami akan undang Kemenhub sesuai dengan kapasitas kami," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, Rabu (29/1/2020).

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak dapat langsung memanggil BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan seperti Pelindo. BUMN merupakan mitra kerja langsung dari Komisi VI DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelindo asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top