Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan lalu lintas ternak baik di dalam negeri maupun ternak impor menyusul ditemukannya kasus antraks yang menyerang kawasan Gunungkidul, Yogyakarta, demi mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas.
Selain itu, pemerintah pun diharapkan mewaspadai merebaknya 25 penyakit hewan menular strategis (PHMS) lain seperti penyakit kuku dan mulut (PMK), rabies, dan sapi gila.
"Pemerintah bisa mengatur dan mengawasi dengan ketat lalu lintas dari Gunungkidul ke wilayah lainnya. Demikian juga dengan importasi daging kerbau dari India, yang tidak memiliki status zona bebas PMK," kata Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (20/1/2020).
Pemerintah pun dinilainya perlu menyiapkan anggaran dana tanggap darurat dan biaya vaksinasi massal. Penyuluhan di sekolah serta media massa pum disebut Teguh perlu dilakukan guna menanggulangi dan mencegah penularan antraks.
"Dengan persiapan ini, maka ketika muncul wabah PHMS yang sangat berbahaya dapat segera diatasi," ujarnya.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri telah menyalurkan bantuan tambahan yang mencakup 5.000 dosis vaksin antraks, 250 liter desinfektan, 250 botol antibiotik dan 250 ruboransia. Pemberian antibiotik dan vaksinasi sendiri dilakukan di daerah yang berisiko terpapar sebaran bakteri.
Pemerintah mencatat setidaknya terdapat sekitar 997 ekor sapi dan 1.413 ekor kambing serta domba di Kecamatan Pojong yang merupakan zona merah atau daerah tertular. Sementara di zona kuning yakni Kecamatan Semanu yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pojong, terdapat 941 ekor sapi serta 2.362 ekor kambing dan domba.
