Bisnis.com, JAKARTA -- Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sejumlah risiko jika hendak melakukan sinergi dan integrasi BUMN pelabuhan.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan pembentukan sinergi BUMN pelabuhan bisa meningkatkan kinerja layanan sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
"Pemerintah harus memperhatikan spread of control yang terlalu luas dan besar sehingga memerlukan hands-on management dan strong leadership," kata Carmelita kepada Bisnis.com, Minggu (19/1/2020).
Menurutnya, peuntungan pembentukan sinergi BUMN pelabuhan adalah bisa lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan saat ini, terutama dalam hal menentukan skala prioritas ataupun pelabuhan unggulan.
Carmelita berpendapat seharusnya pendekatan yang digunakan berdasarkan dengan fungsi, produktivitas, serta kecepatan dalam merespons terhadap perubahan dan kebutuhan sesuai dengan perkembangan pasar.
Dengan demikian, imbuhnya, sinergi BUMN pelabuhan akan mempunyai standar layanan yang sama di seluruh Indonesia. Semua itu hanya bisa dicapai dengan manajemen yang sama, sehingga perusahaan holding harus kuat.
Baca Juga
Carmelita menilai pembentukan sub-holding yang terdiri dari anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV justru semakin baik karena hanya terfokus pada satu layanan, misalnya untuk peti kemas, general cargo, curah kering, atau curah cair.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-311/MBU/12/2019, Kementerian BUMN membentuk tim percepatan peningkatan sinergi dan integrasi BUMN dalam layanan pelabuhan yang ditargetkan selesai pada akhir 2020.
