Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinilai memiliki sejumlah tantangan yang harus segera disikapi dalam kinerjanya selama dua bulan ini. Salah satunya yakni meningkatkan investasi swasta.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan perlunya peningkatan investasi swasta ini lantaran menurunnya alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya Rp 6,4 triliun pada 2020.
Adapun alokasi anggaran KKP sejak 2015 mengalami penurunan. Pada tahun tersebut, pagu indikatif anggaran KKP sebesar Rp13,8 triliun. Jumlah tersebut berkurang pada 2016 menjadi Rp11,16 triliun.
Pada 2017 KKP menetapkan pagu anggaran sebesar Rp10,76 triliun, lalu Rp7,32 triliun pada 2018. Kemudian pada 2019 sekitar Rp 5,4 triliun.
“Alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9% sehingga mesti ada terobosan untuk tingkatkan investasi dan ekspor,” ujar Abdi kepada Bisnis melalui pesan singkat, Jumat (3/1/2020).
Dia menuturkan strategi dan teks APBN KKP mudah dibaca dari dokumen yang ada, tapi strategi dan langkah kunci berupa kebijakan progresif, hingga saat ini belum terlihat.
“Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mereview 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena time line review tersebut tidak terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurutnya langkah Edhy yang menerima ‘warisan’ Susi Pudjiastuti, menteri sebelumnya yang terkenal banyak melakukan terobosan dan menabrak pakem, tengah dinantikan publik. Edhy yang selama ini menawarkan optimisme baru, kata Abdi perlu memanfaatkan kesempatan singkat dengan menunjukan kerja nyata memajukan sektor kelautan dan perikanan.
“Dua bulan yang penuh kontroversi mesti diakhiri dengan menetapkan prioritas program yang bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan,” tutur Abdi.
Dia mengimbau agar Edhy jangan mengambil langkah setback yang berimplikasi pada inkonsistensi, perencanaan, dan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan.
“Fokus kesejahteraan merupakan jalan ketiga setelah kedaulatan dan keberlanjutan yang secara konsisten telah dilakukan oleh KKP dalam 5 tahun ini,” tukasnya.
