Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menjamin keberlanjutan pendanaan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diimbau untuk memperluas jangkauan investasi ke proyek-proyek pemerintah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas jangkauan investasi di sektor yang aman.
Dia menilai, APBN tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk membiayai investasi infrastruktur yang nilainya cukup besar. Dalam RPJMN 2020-2024, dibutuhkan Rp582 triliun untuk membiayai infrastruktur.
Sementara di sisi lain, ada nilai investasi Rp375,9 triliun, di mana BPKH bisa mengambil peran. Suharso menjamin, Bappenas akan membantu menfasilitasi BPKH berinvestasi di proyek-proyek pemerintah.
Suharso menegaskan, nantinya Bappenas yang akan melakukan validasi. Dia beralasan, saat ini Bappenas sudah kembali berfungsi sebagai clearing house atau perumus kebijakan dan peraturan perencanaan pembangunan nasional.
“Saya mau BPKH segera dibuat tim, nanti saya buatkan validasinya, sesederhana itu, tidak perlu dibuat rumit," kata Suharso dikutip dari siaran pers, Senin (30/12/2019).
Suharso yakin akan mendorong BPKH untuk direct investment, yang secure. Menurutnya, jikalau mau direct investment, bisa equity financing, proporsional kepemilikan, dengan tijuan mengamankan dana haji dalam jangka waktu beberapa tahun.
"Kalau tenornya 15 atau 20 tahun, kita harus amankan dulu dana hajinya 10 sampai 20 tahun. Tapi saya berharap jangka panjang, supaya BPKH bisa lebih besar, bisa juga bikin blinded financing dari pihak ketiga. Tapi saya setuju clear and clean-nya harus ada validasi. Yang penting checkpoint stamp-nya dari Bappenas,” jelas Suharso.
Menurut Suharso, banyak peluang investasi langsung yang bisa dimanfaatkan BPKH. Dia menilai, agar program tidak divergent tapi convergent, Suharso menyebut ada banyak kemungkinan proyek yang bisa dibiayai BPKH.
"Selama ini BPKH kan masuk ke dalam sukuk, SPN, belum ada investasi langsung. Kenapa tidak investasi langsung? Investasi langsung itu banyak peluangnya,” jelasnya.
Untuk mendukung keterlibatan BPKH, Suharso pun berjanji akan mengakomodasi kebutuhan dan validasi. Dia juga berjanji membuatkan aturan baru guna mendorong BPKH segera berinvestasi.
“Saya sudah minta ke Kementerian Keuangan mengenai skema pembiayaan, above the line kita akan ubah, yang below the line juga kita ubah, disesuaikan dengan kebutuhan," terang Suharso.
Dia memberi contoh, investasi pada aset-aset pemerintah, Bappenas bisa meminta BPKH untuk mebeli tanah di Ibu Kota Negara baru.
Dalam lima tahun ke depan, pembiayaan pembangunan akan didorong menggunakan investasi swasta atau skema KBPU. Contohnya, Rumah Sakit Ainun Habibie di Gorontalo menggunakan memerlukan keterlibatan dana swasta. Suharso pun mendorong agar seluruh asrama haji dikelola oleh BPKH, hal ini bisa menjadi sumber penghasilan lain.
Suharso berjanji, akan segera menyampaikan ke Presiden Jokowi perihal investasi BPKH. Khususnya mengenai skema pendanaan di proyek pemerintahan.
"Kalau bisa nanti saya dampingi untuk bicara ke Komisi VIII DPR RI, jika nanti dalam prosesnya terjadi kesulitan," jelas Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
