Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM) Teten Masduki menyatakan setiap daerah yang ada di Indonesia harus memiliki produk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) unggulan yang tidak dapat ditemukan di daerah lainnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar produk UMKM dari Tanah Air bisa bersaing di dengan produk asing di pasar global maupun dalam negeri yang makin membanjir lantaran kehadiran platform dagang-el.
Selama ini, dia menilai pelaku UMKM yang tersebar di sejumlah daerah cenderung bersaing dengan sesama pelaku UMKM lain di dalam negeri alih-alih bekerja sama untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produknya untuk menembus pasar global.
“Mereka malah bersaing satu sama lain di dalam negeri, pangsa pasar yang mungkin sudah kecil jadinya semakin kecil kan karena mereka bersaing itu,” katanya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Dia mencontohkan di Yogyakarta terdapat brand Bakpia banyak sekali dan akhirnya malah melahirkan persaingan yang kurang sehat. Seharusnya, paparnya, mereka semua itu kan bisa dikonsolidasikan.
Oleh karena itu, Teten menyatakan ke depannya pengembangan UMKM akan berbasis kluster dan korporatisasi yang mempermudah penyelesaian berbagai masalah yang selama ini menghantui pengembangan UMKM di Tanah Air.
Adapun, permasalahan yang dimaksud adalah akses pembiayaan atau permodalan, kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) termasuk di antaranya penguasaan teknologi, kurangnya akses pasar, dan penjenamaan atau branding yang tidak tepat.
“Pengembangan UMKM tidak bisa lagi dilakukan oleh masing-masing pelaku atau individu tetapi harus korporatisasi. Misalnya, dengan [konsep] one village one product dan end to end."
Teten juga menyebut bahwa sudah seharusnya pandangan pemerintah maupun masyarakat terhadap UMKM diubah tidak lagi hanya berbicara mengenai makanan dan minuman khas daerah atau kerajinan tangan dari suatu daerah.
Menurutnya, pemerintah maupun masyarakat di suatu daerah seharusnya ikut mengangkat produk-produk berbasis teknologi maupun manufaktur yang dihasilkan oleh UMKM.
“Jangan cuma branding batik, [batu] akik, keripik yang begitu-begitu saja. Lihat itu di negara-negara lain UMKM bisa membuat produk-produk yang berbasis teknologi atau produk-produk permesinan. Kita sekarang bicaranya [kontribusi terhadap] ekonomi saja, ada kok UMKM yang bisa membuat kapal di luar negeri atau di Indonesia, itu perlu dikembangkan juga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Teten menjelaskan, dalam rangka pengembangan UMKM di Tanah Air pemerintah juga akan mengupayakan bantuan agar produk-produk UMKM bisa mendapatkan sertifikasi dengan standar dunia, tidak hanya sekadar Standar Nasional Indonesia (SNI) semata.
Dia tak menampik bahwa selama ini bantuan yang diberikan tidak menyentuh hal tersebut sehingga produk UMKM kesulitan untuk menembus pasar global.
“Jangan tanggung-tanggung, UMKM ini harus benar-benar dikembangkan tidak hanya sebagai sektor usaha yang sekadar untuk bertahan hidup saja seperti yang sudah-sudah,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya pengembangan UMKM berbasis klusterisasi maupun korporatisasi, Teten menyebut pemerintah akan mengerahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT Sarinah (Persero) yang selama ini sudah menyerap produk UMKM untuk dijual di gerai ritel maupun diekspor ke sejumlah negara.
Dia menyebut Sarinah nantinya hanya akan menjual sepenuhnya produk-produk lokal khususnya hasil karya UMKM. “Sarinah harus menjadi trading house dan juga showcase bagi bagi produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia,” sebutnya.
