Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KABAR PASAR 13 DESEMBER : Isu Tenaga Kerja Belum Tuntas, Butuh Insentif dan Penguatan Optimisme

Berita mengenai substansi dua Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang diselesaikan menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Jumat (13/12/2019).
Berita mengenai substansi dua Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang diselesaikan menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Jumat (13/12/2019)./Antara-Ilustrasi
Berita mengenai substansi dua Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang diselesaikan menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Jumat (13/12/2019)./Antara-Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai substansi dua Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang diselesaikan menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Jumat (13/12/2019).

Berikut ini ringkasan sejumlah topik utamanya:

 

Isu Tenaga Kerja Belum Tuntas. Pemerintah akhirnya menyelesaikan substansi dari dua Rancangan Undang-undang Omnibus Law yakni Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Namun, isu ketenagakerjaan yang menjadi salah satu substansinya masih belum dibahas dengan tuntas.

Butuh Insentif & Penguatan Optimisme. Bukan tanpa sebab pemerintah melontarkan pernyataan itu. Selama ini, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk menggerakkan roda perekonomian. Strategi serupa tampaknya akan dilakukan pada tahun depan. Pertumbuhan ekonomi global pada 2020 yang diproyeksikan masih di angka 3,4% membuat pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor sebagai penggerak ekonomi domestik.

Bangkok Bank Perkuat Fungsi Intermediasi BNLI. Bangkok Bank Public Company Limited berencana mempertahankan fokus bisnis PT Bank Permata Tbk. dalam penyaluran pembiayaan ke segmen ritel, dan menambah pembiayaan usaha kecil dan menengah dan korporasi pascaakuisisi senilai Rp37,4 triliun, rampung pada 2020.

Penggunaan SPN 3 Bulan Dikaji. Pemerintah tengah mengkaji penggunaan surat perbendahaaraan negara (SPN) 3 bulan dalam asumsi makro karena dianggap kurang relevan. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfi rman mengatakan, variabel rate saat ini cukup tinggi.

Integrasi Kawasan Khusus Digenjot. Pemerintah akan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur antarkawasan khusus sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Makau, Pusat Ekonomi Baru China. Makau akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi alternatif di China menyusul tidak kondusifnya Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir yang meningkatkan kekhawatiran investor. Dikutip dari Reuters, seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa kebijakan tersebut termasuk mendirikan pasar modal atau bursa efek bermata uang yuan di Makau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper