Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster ditentang sejumlah pihak. Hal tersebut dinilai tidak memiliki urgensi.
"Rencana tersebut bertolak belakang dengan upaya KKP untuk kembangkan budi daya perikanan," ujar Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh. Abdi Suhufan kepada Bisnis, Kamis (25/11/2019).
Dia mengatakan seharusnya Edhy mengembangkan teknologi untuk budi daya lobster di Indonesia. Pasalnya, selama ini budi daya lobster di Indonesia tidak berkembang karena terbatasnya teknologi, pakan, dan hama penyakit yang belum bisa diatasi.
"Bukan di tata niaga lobster, tapi prioritas saat ini adalah hulu atau produksinya," sebutnya.
Pemerintah, lanjutnya, harus memberi peluang usaha lain dengan tetap memperhatikan keberlanjutan. Adapun dunia internasional saat ini sedang fokus pada isu keberlanjutan.
Sumber daya kelautan, kata Abdi, tidak boleh dieksploitasi secara serampangan. Ada agenda SDG's terkait konservasi laut yang menjadi tujuan dan target yang mesti dipenuhi Indonesia, terutama untuk tujuan melindungi sumber plasma nutfah.
Dia pun mengingatkan agar pemerintah jangan tergiur dengan harga benih lobster yang mahal namun mengabaikan faktor lingkungan.
