Bisnis.com, JAKARTA - Harapan Presiden Joko Widodo agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor produk kimia dalam empat atau lima tahun ke depan dinilai sangat mungkin terwujud.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiyono mengakui bahwa penambahan produksi polyethylene dan polypropylene di dalam negeri memang menjadi kebutuhan mendesak. Bahan baku tersebut dibutuhkan untuk produksi plastik yang kebutuhannya terus meninggi.
Selain penambahan kapasitas pada fasilitas produksi PT Chandra Asri Petrochemichal Tbk. dan Lotte Chemical, dia menilai revitalisasi PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) akan menambah kapasitas produksi untuk kedua bahan baku tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah resmi memiliki 95,9 persen saham di TPI setelah merealisasikan konversi atas piutang perseroan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 66/ 2019 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries.
"Penandatanganan PP itu akan kian mendukung industri kimia hulu," ujar Fajar kepada Bisnis, Jumat (6/12/2019).
Fajar pun meyakini harapan Presiden Jokowi untuk mengakhiri impor produk kimia dalam 4 atau 5 tahun ke depan sangat bisa diwujudkan. Menurutnya, peta jalan yang telah disusun pemerintah mengarahkan subtitusi impor bahan kimia secara bertahap.
"Setelah polyethylene dan polypropylene, dengan investasi baru bisa terus dikurangi satu per satu [bahan baku kimia lainnya]," ujarnya.
Terpisah, Achmad Widjaja, Wakil Komisi Tetap Industri Hulu & Petrokimia Kadin Indonesia, juga meyakini target presiden itu bisa direalisasikan. Syaratnya, pengembangan fasilitas produksi yang sudah ditetapkan bisa berjalan lancar.
"Pemerintah sekarang harus menggerakan seluruh sektor petrokimia yang ada, seperti rencana di Teluk Bintuni, Tuban, Cilacap, dan Bontang," tegasnya.
Dalam seremoni peresmian pabrik polyethylene baru milik PT Chandra Asri Petrochemichal Tbk. di Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019), Presiden Joko Widodo menegaskan bakal terus memberi ruang bagi investasi baru dan pengembangan di sektor petrokimia agar mampu menekan defisit neraca perdagangan.
Dengan masifnya investasi di sektor petrokimia, Presiden bahkan meyakini Indonesia akan menjadi negara pengekspor produk kimia.
"Feeling saya mengatakan, 4-5 tahun lagi kita tidak impor barang-barang petrokimia. Justru kita bisa ekspor," tegasnya.
Jokowi menjelaskan saat ini defisit neraca perdagangan masih menjadi problem mendasar yang dihadapi Indonesia. Salah satu sektor yang berkontribusi besar pada peningkatan impor adalah petrokimia.
Menurutnya, ekspor bahan baku kimia mencapai Rp124 triliun, sedangkan impornya mencapai Rp317 triliun. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan untuk produk kimia di Indonesia mencapai Rp193 triliun.
