Bisnis.com, JAKARTA - Belum optimalnya sistem resi gudang (SRG) di berbagai daerah salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran pejabat daerah untuk mengelola dan memaksimalkan kehadiran gudang SRG tersebut.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tjahya Widayanti mengatakan dari 123 gudang SRG yang dibangun pemerintah pusat, 50% di antaranya belum dapat beroperasi secara optimal. Hal itu salah satunya disebabkan oleh adanya beberapa daerah yang pejabatnya tidak memiliki kesadaran untuk mengelola SRG dengan baik.
“Political will dari kepala daerah dan pejabat di bawahnya menjadi kunci optimalisasi SRG. Jujur saja mungkin ada sekitar 20 gudang SRG yang mangkrak. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau pejabat di daerah punya perhatian dalam mengelola dan memanfaatkan gudang SRG yang ada,” katanya, Selasa (3/12/2019).
Dia mengatakan, SRG bermanfaat bagi para petani, kelompok tani, koperasi tani maupun pelaku usaha sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan. Pasalnya, fasilitas tersebut dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang berupa komoditas yang disimpan di gudang.
Tjahya mengatakan dia acap kali menemukan kejadian para kepala daerah yang mengabaikan kehadiran gudang SRG. Dia mencontohkan terdapat satu daerah yang pemimpinnya lupa bahwa daerahnya terdapat gudang SRG. Akibatnya gudang SRG yang telah dibangun pemerintah pusat tersebut akhirnya mangkrak.
“Ada pula sebuah daerah yang kepala daerahnya merasa tidak butuh lagi SRG, karena komoditas andalan daerahnya harganya sudah baik, sehingga tidak butuh SRG lagi. Padahal, SRG ini bisa digunakan untuk komoditas lain selain komoditas andalan yang diproduksi di daerah mereka,” katanya.
Dia mengatakan, peran serta pemerintah daerah sangatlah penting dalam menjalankan SRG. Pasalnya, pemerintah daerah bisa menjadi fasilitator untuk mencari pihak-pihak yang bersedia menjadi pengelola gudang SRG. Adapun, pengelola gudang SRG bisa berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi ataupun perusahaan swasta yang berbadan hukum.
Pemerintah daerah juga bisa menjadi jembatan bagi pengelola gudang SRG untuk mencari pembeli tetap bagi komoditas yang diresigudangkan di daerahnya. Hal itu dibutuhkan agar kontinuitas sistem dalam SRG dapat berjalan dengan baik.
“Kalau Pemdanya saja tidak aware dengan SRG, bagaimana petani dan masyarakat di daerah bersangkutan bisa memanfaatkan SRG? Padahal, SRG ini menjadi solusi yang baik bagi proses pembiayaan dan penjualan komoditas masyarakat.
Adapun, dalam Undang-Undang No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang terdapat 17 komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan dan pala.
Di sisi lain, kendala yang dihadapi pemeritah dalam optimalisasi SRG a.l. ketersediaan kualitas sumber daya manusia pengelola gudag SRG, jarak antara lembaga penilai kesesuaian (LPK) yang berjauhan dengan gudang SRG dan lembaga pembiayaan di daerah yang belum memahami konsep SRG.
“Solusi yang kami lakukan saat ini adalah melakukan sosialisasi dan membantu pemda mencari pengelola SRG yang berkualitas dan sesuai kriteria Bappebti. Selain itu, kami juga meminta kepada pengelola SRG menyediakan LPK di dalam area gudang,” katanya.
Khusus untuk ketersediaan lembaga pembiayaan di daerah yang dapat mengakomodasi skema SRG, dia mengatakan Bappebti telah melakukan pendekatan kepada beberapa lembaga pembiayaan di daerah. Pasalnya dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, resi gudang diakui oleh pemerintah sebagai jaminan agunan.
Ketua Umum Dewan Rempah Indonesia Gamal Naser mengakui di beberapa daerah, banyak kepala atau pejabat pemerintah daerah yang tidak memahami konsep SRG.
Alhasil, tidak ada sosialisasi yang masuk ke petani rempah di beberapa daerah mengenai manfaat dari SRG. Hal itu, menurutnya, pada akhirnya berdampak kepada tingkat pemanfaatan SRG yang rendah.
Di sisi lain, menurutnya, kehadiran SRG dalam waktu dekat bakal tersaingi oleh fasilitas pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dalam kebijakan barunya, pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman KUR menjadi 6% mulai Januari 2020.
“Suku bunga pinjaman SRG yang ditetapkan saat ini 6% dengan proses yang cukup rumit bagi para peternak. Pada saat yang sama suku bunga KUR dalam waktu dekat akan ditetapkan pada level 6%. Petani tentu akan lebih memilih skema KUR,” katanya.
Menurutnya, skema SRG sejatinya lebih menguntungkan bagi petani. Pasalnya, dengan mengandalkan skema SRG, petani bisa mendapatkan kepastian penjualan atas produknya melalui gudang SRG.
Alhasil, selain mendapatkan kepastian pembiayaan, petani juga bisa memperoleh keuntungan dari proses pengelolaan berbasis nilai tambah atas produk yang diresigudangkan oleh pengelola SRG.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengatakan, SRG sejatinya bisa menjadi jembatan bagi petani atau pekebun memasarkan produknya dengan mudah. Untuk itu dia mendukung upaya pemerintah melakukan optimalisasi terhadap kehadiran gudang SRG yang ada saat ini.
“Sistem SRG ini bisa mengurangi ketergantungan petani kepada tengkulak yang sering memainkan harga seenaknya. Namun sayangnya, selama ini penetrasi SRG di daerah, kalah dengan penetrasi tengkulak itu sendiri. Maka dari itu perlu upaya lebih besar dari pemda, pemerintah pusat dan pengelola SRG untuk mengajak petani memanfaatkan SRG dibandingkan dengan sistem yang dimilki tengkulak nakal,” katanya.
