Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog masih terganjal jaminan penggantian anggaran dalam merealisasikan pembuangan beras dengan kualitas yang menurun (disposal).
Dari total cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 2,3 juta ton yang disimpan perusahaan pelat merah tersebut, sekitar 20.000 ton disebut telah mengalami penurunan kualitas dan harus dimusnahkan atau dikelola kembali untuk produk turunan.
Skema disposal sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Dalam beleid ini, disebutkan bahwa CBP harus di-disposal atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Kendati demikian, skema ini tak diikuti dengan aturan di Kementerian Keuangan menyusul belum rampungnya kajian terkait dengan anggaran ganti rugi pada beras yang mengalami penurunan kualitas dan tak bisa dipasarkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Penyediaan, Pencairan dan Peranggunggjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang dibayarkan kepada Bulog dengan mekanisme pola penggantian selisih antara harga jual oleh Bulog dan harga pembelian pemerintah.
Baca Juga
Penggantian ini hanya diberikan untuk beras Bulog yang telah dijual ke publik.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengemukakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian penggantian anggaran.
Volume beras dengan kualitas yang turun ini pun telah disampaikan pihaknya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada tapi di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan tapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan lantas bagaimana penggantiannya?" ujar Wahyu usai mengisi diskusi di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Tri mengemukakan pihaknya terus memantau kualitas beras yang disimpan di Bulog. Jika merujuk pada standar waktu penyimpanan dan potensi penurunan kualitas, dia mengemukakan volumenya berjumlah di bawah 100.000 ton.
"Kalau dasar perhitungan waktu penyimpanan itu harusnya banyak. Tapi kami monitor terus dan setelah dilihat di bawah 100.000 ton. Dan yang mau dimusnahkan 20.000 ton dan itu usianya lebih dari setahun," kata Tri melanjutkan.
Dengan rata-rata harga pembelian beras oleh Bulog di kisaran Rp8.000 per kilogram, nilai beras berpotensi disposal tersebut setara dengan Rp160 miliar.
"Kami belum pernah disposal sebelumnya. Biasanya kalau ada beras berpotensi kualitas turun kami akan olah kembali, Makanya kami lempar ke Kemenko. Kami sudah sampaikan ada sekian ton untuk disposal," imbuhnya.
Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengemukakan perlu ada kejelasan antara stok beras Bulog yang perlu disimpan sebagai stok aman dengan volume sebesar 1 sampai 1,5 juta ton dan variable stock atau beras yang diperlukan dalam rangka stabilisasi harga.
Dengan demikian, kebijakan penggantian anggaran pada beras yang harus dimusnahkan dapat lebih jelas.
"Kalau perlu nanti berapa yang menjadi iron stock [stok aman] dan berapa yang menjadi variable stock karena di sana perlu peran Pemda juga. Kalau untuk bencana Pemda juga perlu partisipasi," kata Bustanul.
