Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai kerentanan korporasi yang memiliki utang luar negeri (ULN) perlu diwaspadai.
Hal ini disampaikan oleh BI dalam Kajian Stabilitas Keuangan September 2019 yang baru saja terbit hari ini, Rabu (27/11/2019).
Besarnya dominasi utang berdenominasi valuta asing (valas) dinilai menyebabkan korporasi rentan terekspos risiko pasar apabila terjadi peningkatan volatilitas nilai tukar.
Kerentanan ULN berdenominasi valas pun dinilai perlu dicermati, terutama terkait kerentanan terhadap risiko currency mismatch pada korporasi yang memiliki net foreign liabilities tetapi tidak memiliki pendapatan dalam bentuk valas.
Dari 2.879 korporasi yang memiliki ULN pada semester I/2019, 82% ULN terkonsentrasi pada korporasi yang bergerak pada sektor listrik, gas, dan air serta pertambangan dan juga manufaktur.
Dari 82% yang telah disebutkan tersebut, 73% sudah mengirimkan laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (KPPK) atas penarikan ULN.
Dari korporasi yang sudah melaporkan KPPK, sekitar 10% korporasi berpotensu terekspos risiko currency mismatch.
Hal ini dikarenakan korporasi-korporasi tersebut tidak memiliki sumber pendapatan berupa valas dan belum memenuhi ketentuan rasio likuiditas dan rasio hedging yang berlaku.
Untuk diketahui, ketetuan KPPK menentukan bahwa rasio hedging harus mencapai 25% dari selisih negatif aset dan kewajiban valas 0-3 bulan dan 3-6 bulan, sedangkan rasio likuiditas harus mencapai 70% dari aset valas terhadap kewajiban valas yang jatuh tempo hingga 3 bulan mendatang.
Sejak 2018, BI mencatat bahwa korporasi cenerung menari sumber pendanaan berdenominasi valas akibat cost of fund yang lebih murah seiring dengan melebarnya suku bunga diferensial antara Indonesia dengan negara maju.
Maraknya pembangunan infrastruktur juga turut mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan valas yang membutuhkan impor bahan baku.
Selain itu, beberapa korporasi swasta juga sedang mengembangkan pangsa pasar di luar negeri sehingga kebutuhan pembiayaan valas juga turut meningkat.
Per September 2019, tercatat ULN swasta sudah mencapai US$198,49 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I/2019 yang mencapai US$195,81 miliar.
Terkait dengan utang korporasi ini, Moody's sebelumnya secara khusus telah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan korporasi yang rentan mengalami gagal bayar.
Moody's menemukan bahwa 53% dari utang korporasi di Indonesia memiliki rasio utang terhadap korporasi di atas 4, sedangkan 40% korporasi di Indonesia memiliki ICR di bawah 2.
Tingginya rasio utang EBITDA menunjukkan bahwa proporsi utang dalam suatu perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan korporasi, sedangkan rendahnya ICR menunjukkan bahwa kemampuan korporasi untuk menutup beban biaya bunga utang juga semakin rendah.
Khusus untuk Indonesia, pendapatan dari korporasi di Indonesia cenderung melemah terutama untuk korporasi yang mengandalkan komoditas.
Pada saat yang sama, kapabilitas korporasi untuk membayar utang luar negeri juga akan menurun apabila tidak ada tindakan untuk melindungi nilai tukar rupiah dari depresiasi.
Moody,s mencatat hingga Mei 2019 utang korporasi yang berdenominasi valuta asing mencapai 18% dari total pinjaman perbankan.
