Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membuka keran penanaman modal dari para pemodal yang berminat untuk membiayai sejumlah proyek di ibu kota negara yang baru.
Dukungan pemodal dari dalam dan luar negeri diharapkan bisa menutup kebutuhan pembiayaaan pembangunan ibu kota negara sebesar Rp466 triliun.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa skema pembiayaan di luar anggaran pemerintah tengah digodok dan akan merujuk pada regulasi baru yang juga tengah disusun.
Secara umum, di samping pembiayaan dari anggaran negara, biaya pembangunan ibu kota negara juga akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan investasi langsung.
"Bisa direct investment. Itu dimungkinkan. Kami sudah bagi-bagi mana yang kemungkinan pakai government spending, mana yang bisa KPBU," tuturnya di Jakarta usai rapat kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR, Rabu (20/11/2019).
Dia menambahkan bahwa pembiayaan dari anggaran negara diproyeksi hanya 19 persen dari kebutuhan investasi. Selebihnya, pemerintah berharap partisipasi badan usaha baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi langsung.
Baca Juga
Secara khusus, Kementerian PUPR memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur pekerjaaan umum dan perumahan dalam pembangunan ibu kota baru mencapai Rp256 triliun.
Jumlah itu dibutuhkan untuk pembangunan sumber daya air (Rp9,98 triliun), jalan dan jembatan (Rp5,50 triliun), permukiman (Rp24,82 triliun), dan perumahan (Rp215,40 triliun).
Kebutuhan pembiayaan disebut bakal mencapai titik puncak pada periode 2022—2023 sejalan dengan penyelesaian tahap awal berupa pembangunan infrastruktur dasar.
Berdasarkan periode, kebutuhan pembiayaan untuk ibu kota baru pada 2020—2021 mencapai Rp52,60 triliun. Perinciannya Rp175,10 triliun untuk periode 2022—2023, dan Rp28,80 triliun untuk 2024.
