Pelaku Industri Minta Pemerintah Segera Turunkan Biaya Energi & Logistik

Pemerintah diminta menurunkan biaya operasional manufaktur melalui omnibus law.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 18 November 2019  |  14:10 WIB
Pelaku Industri Minta Pemerintah Segera Turunkan Biaya Energi & Logistik
ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku industri berharap pemerintah dapat menurunkan tarif listrik, tarif gas, dan biaya logistik yang menjadi faktor penting yang memengaruhi daya saing produk lokal.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan pemerintah perlu mengatasi tingginya biaya pada beberapa beban operasional tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, asosiasi berharap agar pemerintah dapat menurunkan biaya operasional manufaktur dalam omnibus law.

“Semua [elemen produksi dan distribusi] sama pentingnya. Benchmark Vietnam. Dulu Thailand, sekarang Vietnam,” ujar Sekretaris JenderalAPI Ernovian G. Ismy kepada Bisnis pekan lalu.

Sementara itu, Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) yang terdiri dari 20 asosiasi manufaktur dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan permohonan pada pemerintah agar menurunkan tarif gas seperti yang dituliskan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam arahan tersebut, harga gas bumi tidak dapa memenuhi keekonomian industri pengguna dan harga lebih tinggi dari US$6 MMBTU.

Ketua Umum FIPGB Achmad Saifun dalam surat resmi ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan saat ini tidak ada perubahan terhadap harga jual gas yang lebih tinggi pasca penerbitan Perpres No. 40/2016. Achmad mengatakan harga gas yang ditetapkan di dalam negeri masih menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

“Mengingat kondisi persaingan yang semakin ketat, sedangkan sektor industri telah terbebani dengan biaya investasi yang besar, ketidakmudahan pengadaan bahan baku, serta makin berkurangnya hambatan teknis, kami sangat memohonkan adanya kepastian tentang rencana penurunan harga,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) menyatakan juga akan membuat surat khusus untuk menolak kenaikan harga gas industri. Pasalnya, Sekretariat Negara belum memberikan tanggapan terhada surat yang dilayangkan FIPGB.

Ketua Akida Michael Susanto Pardi menyampaikan peningkatan tarif gas akan membuat daya saing produk lokal semakin rendah. Menurutnya, tarif gas saat ini telah membuat sebagian industri yang menggunakan gas secara masif telah mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk impor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tarif listrik, Harga Gas

Editor : Galih Kurniawan
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top