Bisnis.com, JAKARTA - Kemunculan desa fiktif mengancam penyaluran dana desa yang optimal. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (4/11/2019) sore.
Menurut Sri Mulyani, kehadiran dana desa memberi sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah untuk membantu pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia.
Meski demikian, ia mengatakan alokasi ini juga kerap disalahgunakan. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kucuran dana dengan membentuk desa-desa baru yang fiktif.
"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya.
Guna mengatasi hal ini, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di Indonesia.
"Pembentukan desa baru itu harus melewati beberapa mekanisme yang sudah diatur. Kami akan kerja sama dengan Kemendagri untuk mengidentifikasi desa-desa baru tersebut dan mengkaji prosedur pembentukannya agar dana desa tidak salah sasaran," katanya.
Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pada 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2%.
