Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran Rp132 miliar untuk penataan permukiman di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Penataan permukiman menjadi bagian dari upaya menggenjot kunjungan wisatawan dan investasi di destinasi pariwisata prioritas.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan bahwa penataan permukiman di Labuan Bajo akan memilki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat destinasi prioritas lainnya.
Walhasil, biaya renovasi permukiman bisa mencapai Rp80 juga hingga Rp90 juta per unit.
"Bedah rumah di Labuan Bajo masuknya premium karena memang sudah ditetapkan jadi destinasi wisata premium yang [menyasar kalangan] high end kan. Intinya biar tidak ada kecemburuan sosial," ujar Hadi kepada Bisnis, Jumat (1/11/2019).
Hadi menuturkan bahwa lokasi penataan permukimaan sedikitnya akan dilakukan di empat lokasi, yaitu kawasan Kampung Ujung, Puncak Waringin, Gua Cermin, dan Bukit Pramuka.
Baca Juga
Penataan permukiman tidak hanya mencakup rumah, tetapi juga fasilitas umum di kawasan permukiman. Secara khusus, penataan permukiman ini juga bakal menyediakan fasilitas air siap minum atau tap water.
Kementerian PUPR, lanjut Hadi, bakal melakukan survei di empat kawasan permukiman yang bakal dirombak. Secara umum, survei akan menentukan rumah yang berhak mendapat bantuan perbaikan sesuai kriteria rumah tidak layak huni.
Selain di Labuan Bajo, Kementerian PUPR juga siap menggelar program bedah rumah di Likupang, Sulawesi Utara.
Inisiatif itu muncul seiring rencana PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) mengalokasikan lahan seluas 10 hektare untuk masyarakat.
MPRD merupakan pengembangan Tanjung Pulisan, kawasan yang akan menjadi destinasi pariwisata utama di Likupang.
Hadi menyebutkan bahwa penataan permukiman di Likupang bisa dilakukan dalam bentuk bantuan stimulan perumahan swadaya.
Setelah permukiman dipermak, Kementerian PUPR memberi keleluasaan bagi masyarakat bila ingin mengubah fungsi rumah menjadi pondokan.
"Perkara mau disewakan jadi homestay itu terserah pemilik, nanti dia bisa minta izin ke dinas pariwisata," tuturnya.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,26 triliun untuk tahun anggaran 2020.
Anggaran itun digunakan untuk pembangunan infrastruktur di lima destinasi prioritas. Jumlah tersebut terbagi untuk Danau Toba (Rp2,55 triliun), Borobudur (Rp1,35 triliun), Mandalika (Rp1,79 triliun), Labuan Bajo, (Rp979 miliar), dan Likupang (Rp585 miliar).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
