Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersepakat untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta sepanjang 14,90 kilometer.
Pembangunan tanggul yang semula menjadi porsi swasta itu diperkirakan rampung pada 2022—2023.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi yang akan dibangun tanggul.
Dia mengaku bahwa secara informal Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR sudah menyepakati pembagian wilayah yang menjadi tanggung jawab tiap-tiap pihak.
"Jadi, nanti dibagi dua, bagian DKI dan bagian PUPR. Sekarang masih dibahas, selanjutnya nanti ada MoU [memorandum of understanding]," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2019).
Pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta merupakan upaya jangka pendek untuk mengatasi rob di daerah pesisir Jakarta.
Baca Juga
Pembangunan proyek bertajuk Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa panjang tanggul yang perlu segera dibangun adalah 29,05 kilometer. Hingga saat ini tanggul yang terbangun baru mencapai 8,22 kilometer.
Dari panjang tersebut, Kementerian PUPR mendapat porsi 7,22 kilometer dan kini sudah terbangun sepanjang 4,50 kilometer. Tanggul yang belum dibangun terus dikerjakan dan diharapkan rampung pada akhir 2019.
Sementara itu, porsi pembangunan tanggul oleh Pemprov DKI Jakarta dan swasta masing-masing mencapai 7,03 kilometer dan 14,90 kilometer. Pemprov DKI Jakarta telah membangun tanggul sejauh 4,42 kilometer, sedangkan progres swasta masih nihil.
Belakangan, swasta tak lagi mengambil peran seiring dengan langkah Pemprov DKI Jakarta menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memang telah mencabut izin reklamasi 13 pulau yang belum terbangun.
Juani menyebutkan bahwa pengambilalihan peran swasta membuat jadwal penyelesaian tanggul laut mundur menjadi 2022.
Semula, pembangunan tanggul laut rampung pada 2020. Di sisi lain, Dinas Sumber Daya Air juga masih menunggu pembahasan anggaran sebagai modal untuk mendanai pembangunan tanggul.
"Kami masih bicarain anggarannya dulu karena 2020 ada yang jadi wewenang kami lagi, kemungkinan anggarannya bertambah," tuturnya.
Dalam catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta sedikitnya telah merogoh kocek sebanyak Rp440,17 miliar untuk pembangunan tanggul laut. Jumlah tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016—2019.
