Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development Economics and Finance (Indef) memberi sejumlah catatan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) dalam Kabinet Indonesia Maju saat mengemban amanat sebagai komandan sektor manufaktur.
Enny Sri Hartati, Peneliti Senior Indef menilai jabatan Menperin di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah pekerjaan yang ringan.
Indef menurut Enny telah memetakan dua PR utama yang harus bisa diselesaikan Agus Gumiwang apabila ingin dibilang sukses sebagai Menperin, yaitu melakukan Desentralisasi Industri sekaligus Sentralisasi Perizinan agar investor sektor pengolahan tertarik masuk ke Indonesia.
“Pengembangan kawasan industri ke Indonesia Timur memang harus dilakukan karena lahan di Jawa sudah eksklusif sekali. Selain itu kalau ingin memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam komoditas melalui industrialisasi memang harus dilakukan di Indonesia Timur yang punya basis tambang, perkebunan, atau kelautan dan perikanan,” jelasnya.
Namun, Enny mengingatkan fasilitas di kawasan industri baru di luar Jawa masih sangat terbatas dari sisi infrastruktur maupun konektivitas. Hal tersebut membuat investor enggan berinvestasi disitu.
“Untuk kawasan di luar jawa harus ada intervensi dan inisiasi pemerintah. Kalau menunggu swasta masuk jadi kelamaan, karena swasta itu kan hanya bicara untung rugi. Apalagi pemerintah belum bisa menjamin kepastian pasokan energi dan pembangunan jalan menuju kawasan dan sebagainya. Padahal kalau ada itu, pasti ada daya tarik bagi tenant untuk masuk dan memungkinkan swasta tertarik membangun kawasan industri,” tegas Enny.
Ia mengingatkan, pemerintah sebelumnya telah sukses membuka 10 kawasan industri baru yakni Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten. Enny menyarankan kepada Kemenperin untuk bisa menjadikan minimal dua diantaranya sebagai pilot project kawasan industri ideal yang menarik minat investor untuk masuk karena sudah tersedia pasokan energi, infrastruktur dan baik konektivitasnya.
“Daripada membangun lagi yang baru, lebih baik 10 yang sudah dibangun itu direalisasikan minimal satu atau dua sebagai pilot project,” jelasnya.
PR Kemenperin lainnya yang tidak kalah penting menurut Enny adalah harus mampu mendorong disetujuinya perizinan investasi satu pintu dalam rapat Kabinet Indonesia Maju.
Ia menjelaskan mengapa Vietnam belakangan ini muncul sebagai surga baru penanaman modal karena investor dimanjakan bukan hanya dengan fasilitas fiskal maupun non fiskal saja, tetapi juga diberikan pelayanan yang memudahkan urusan bisnisnya di negara tersebut.
Enny menjelaskan di Indonesia ada banyak tipe kawasan industri, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat Nasional, sampai Free Trade Zone seperti di Batam. Namun, fasilitas yang diberikan kepada investor tidak jelas seperti yang disebutkan dalam peraturan pembentukan kawasan tersebut.
“Bandingkan dengan Vietnam, mereka kalau sudah menetapkan di suatu kawasan si investor bisa mendapatkan fasilitas tertentu ya itu yang diberikan, tidak bersyarat seperti di Indonesia. Contohnya dalam paket stimulus ekonomi sudah disebutkan ada tarif khusus listrik dan gas untuk industri, tapi kenapa jadi Omdo semua,” tegas Enny.
Hal lain yang menurutnya bisa dicontoh dari negara lain, termasuk dalam pengurusan berbagai proses administrasi birokrasi.
“Jadi hampir semua kawasan industri yang ada di negara-negara tetangga kita itu single authority. Jadi satu kewenangan siapa yang mengelola kawasan tersebut. Investor ya tahunya berurusan dengan pengelola tersebut. Nanti misalnya pengelola harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis, maka itu urusannya pengelola. Sementara di Indonesia kan nggak seperti itu, investor mengurus masing-masing sesuai kewenangan instansi yang diatur Undang-undang. Itu bikin ribet, dan orang jadi malas investasi ke Indonesia,” kritiknya.
Sedangkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengatakan pada pemerintahan Joko Widodo jilid II, pengembangan dan keberadaan kawasan industri sangat penting dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional.
“Pengelola dan pengembang kawasan industri turut membantu program hilirisasi industri manufaktur yang dicanangkan pemerintah dengan memberikan fasilitas yang ada di dalam kawasan. Hilirisasi industri pengolahan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang ada dan meningkatkan serapan tenaga kerja,” katanya.
Hilirisasi industri, menurut Sanny, diarahkan untuk meningkatkan ekspor sehingga menambah devisa negara. “Ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain peran kawasan industri menjadi penting dan strategis untuk pembangunan ekonomi, khususnya bagi industri manufaktur,” ujar Sanny.
Sanny menambahkan, sebagai upaya mendukung pemerataan ekonomi, pihaknya meminta anggotanya untuk mendorong industri keluar Jawa, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, baik tambang, agro, maupun kelautan.
.jpg?w=300&h=221)
