Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan sejumlah wakil menteri pada sejumlah pos strategis di Kabinet Indonesia Maju dinilai sudah tepat. Hal itu diperlukan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi global.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengakui bahwa kinerja ekonomi global berpotensi menganggu kinerja manufaktur nasional yang sejauh ini sudah terbilang stagnan.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menegaskan visinya untuk menggenjot kinerja ekspor guna memperbaiki neraca perdagangan.
Oleh karena itu, kehadiran sejumlah wakil menteri (wamen), khususnya di Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Luar Negeri, bisa mengakselerasi kinerja industri dengan eksekusi kebijakan yang sesuai momentum.
"Memang harus benar-benar dan hati-hati. Kita sudah stagnan beberapa bulan terakhir, jangan sampai turun, sebaliknya minimal stagnan terus atau bisa naik," ujar Fajar kepada Bisnis, Jumat (25/10/2019).
Fajar menilai kehadiran wamen di Kemendag memang dibutuhkan untuk mengakselerasi kebijakan agar sesuai dengan momentum.
Selama ini, jelasnya, kementerian tersebut dinilai memiliki wilayah kewenangan yang luas dengan problem dan tanggung jawab besar.
Dengan begitu, jelas Fajar, seringkali kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai momentum, misalnya terkait impor.
"Hasil akhir [kebijakan] kadang tidak sesuai waktu dan tidak tepat akibat mungkin karena banyaknya kerja dan kontrol kurang. Dengan adanya wamen, kami berharap kebijakannya lebih sesuai dan jangan sampai momentumnya terlambat."
Harapan yang sama, kata Fajar, diberikan kepada Kemenlu dan Kementerian BUMN. Dia menilai birokrasi Indonesia belum bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat pada waktu yang sesuai.
Kemenlu, jelasnya, memiliki peran penting dalam mendukung kinerja ekspor nasional.
"Kelincahan birokrasi menjadi poin utama. Perang dagang ini liar sekali, sehingga perlu perubahan," ujarnya.
