Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kuota FLPP Tahun Depan Sebanyak 110.000 Unit Dinilai Masih Kurang

Pada 2018, kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terpakai mencapai lebih dari 260.000 unit.
Pembangunan perumahan bersubsidi di kawasan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
Pembangunan perumahan bersubsidi di kawasan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang menilai kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebanyak 110.000 unit yang dianggarkan pemerintah untuk 2020 masih kurang.

Direktur Pemasaran Terrakon Property Nata Susanto mengatakan bahwa sepanjang 2018 sampai 2019, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dianggap paling seksi oleh mayoritas pengembang karena dananya merupakan dana bergulir dan paling banyak diincar pencari rumah.

Kuota FLPP tahun depan sebanyak 110.000 unit, menurutnya, bakal habis dalam waktu sebulan saja. Ditambah lagi dengan kekurangan kuota tahun ini, membuat pembeli kemungkinan akan berbondong-bondong dan berebut kuota FLPP tahun depan.

“Dengar ini [kuota FLPP 110.000] saja pasti banyak pengembang sudah enggak bisa tidur mikirin proyeknya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2019).

Menurut Nata, pasar properti mengalami perlambatan, terutama untuk rumah dengan harga di atas Rp500 juta sampai di atas Rp1 miliar.

Oleh karena itu, pasar yang masih akan bergerak adalah pasar karyawan, anak muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ini yang kemudian menyebabkan kuota tahun ini habis dari Agustus lalu. Setelah 4 bulan menunggu, kalau ada tambahan atau muncul lagi tahun depan pasti akan berebut,” katanya.

Pada 2018, kata Nata, kuota FLPP yang terpakai mencapai lebih dari 260.000 unit. Dengan demikian, kuota 110.000 menurutnya tidak akan cukup untuk memnuhi kebutuhan perumahan rakyat, apalagi sampai menyerap kesenjangan antara pasokdan dan kebutuhan (backlog) hunian.

Direktur Riscon Realty Ari Tri Priyono mengatakan bahwa kuota FLPP sebanyak 110.000 unit kemungkinan tidak akan bertahan lama.

“Mungkin setengah tahun saja sudah akan habis lagi. Jadi, mestinya dari awal pemerintah sudah menyiapkan mekanisme penambahannya dari awal, jangan sampai ini terjadi lagi seperti tahun ini!” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper