Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasamarga Pandaan Malang sedang menunggu surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkait dengan pengoperasian jalan tol Pandaan—Malang seksi 4, yakni ruas Singosari—Pakis sepanjang 4,75 kilometer.
Ronald Pardede, General Manager Keuangan dan Administrasi PT Jasamarga Pandaan Malang, mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu SK operasi dan tarif yang ditargetkan keluar pada akhir bulan ini.
"Untuk jalan tol Pandaan—Malang seksi 4, uji laik fungsi dan sertifikat laik operasinya sudah keluar, saat ini sedang menunggu surat keputusan pengoperasian dari Menteri PUPR," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10).
Sebelumnya, pada mudik Lebaran 2019, seksi 4 tersebut sudah dibuka fungsional untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Namun, saat ini sambil menunggu SK pengoperasian dan tarif keluar pihaknya tidak membuka jalan tol secara fungsional.
Sementara itu, untuk seksi 5 yakni ruas Pakis—Malang, berdasarkan data saat ini, progres konstruksinya sudah sebesar 82 persen dan direncanakan dapat dibuka fungsional untuk mendukung kelancaran mudik Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
"Target selesai seksi 5 itu triwulan pertama tahun 2020," kata Ronald.
Baca Juga
Konstruksi seksi 5 jalan tol Pandaan—Malang juga sempat terkendala pembebasan lahan di daerah kelurahan Madyopuro yang menjadi ujung interchange Sawojajar sebagai jalan akses keluar tol menuju Kota Malang. Berdasarkan data, dari 57 bidang tanah yang belum bebas, saat ini sudah 52 bidang tanah yang dalam proses konsinyasi. Proses konstruksi seksi 5 seluruhnya ditargetkan rampung pada Januari 2020.
Pembangunan jalan tol Pandaan—Malang sepanjang 38,35 km terdiri atas lima seksi yang terbagi menjadi seksi 1 Pandaan—Purwodadi sepanjang 15,40 km, seksi 2 Purwodadi—Lawang 8 km, seksi 3 Lawang—Singosari 7,10 km, seksi 4 Singosari—Pakis 4,75 km, dan seksi 5 Pakis—Malang sepanjang 3,10 km.
Konsesi jalan tol itu dipegang oleh PT Jasamarga Pandaan Malang yang 60 persen sahamnya dimiliki PT Jasa Marga Tbk. PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar 35 persen, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 5 persen. Biaya pembangunannya adalah Rp5,90 triliun.
